GELORA.CO - Jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, Allan Nairn dinilai hanya ingin membuat kekacauan di Pilpres 2019. Caranya, melalui sebaran kampanye hitam dan fitnah terhadap calon presiden Prabowo Subianto dan TNI.
Begitu kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi laporan terbaru Allan Nairn tentang rencana Prabowo jika menang dalam Pemilihan Presiden 2019.
Disebutkan dalam laporan itu, Prabowo akan melumpuhkan kelompok Islam kanan seperti HTI dan PKS. Termasuk mengembalikan dwi fungsi ABRI seperti zaman Orba.
Arief mengaku pernah bertemu dan diwawancari oleh Allan Nairn. Kala itu, bahkan ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tersebut menanyakan data-data yang dimiliki oleh Allan.
“Jadi saya tanya si Allan itu. Kamu tuh datanya dari mana, dari badan intelijen outsourcing,” kata Arief, Senin (15/4).
Outsourcing digunakan Arief untuk menggambarkan bahwa data yang dimiliki Allan ngawur.
Teranyar Arief mengaku mendapat bukti tranfer uang kepada Allan dengan nilai lebih dari Rp 20 miliar. Bukti transfer itu didapat dari diplomat AS.
“Ini dia bukti transfer ke rekening Allan Nairn di DBS Bank Singapore untuk membuat kampanye hitam dan fitnah terhadap Prabowo dan TNI. Dari New York itu. Bulan Maret dia terima itu,” jelasnya.
Atas alasan itu, Arief mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap Allan Nairn karena sudah membuat sebaran informasi hoax di Indonesia.
“Apalagi saat saya wawancara sama Allan Nairn, dia mengakui bahwa sangat tidak suka dengan Prabowo Dan TNI,” tandasnya.
Dalam unggahan di blog pribadi, Allan menyebut bahwa Prabowo sudah merencanakan penangkapan massal pada musuh politik dan koalisinya.
Dia turut menyertakan empat lembar dokumen yang berisi notulensi rapat yang digelar Prabowo di rumahnya pada 21 Desember 2018.
Pada halaman 1 laporan itu tertulis sejumlah nama yang hadir dalam rapat itu, antara lain Prabowo, Letjen (Purn) J.S. Prabowo, Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, Laksanama (Purn) Tedjo Edhy Purdijanto, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan, Laksamana Madya (Purn) Moekhlas Sidik, Mayjen TNI (Purn) Judi Magio Yusuf, Mayjen TNI (Purn) Arifin Seman, Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun, Fadli Zon, Arief Puyono, Habiburahman, dan lainnya.
Dia mengaku menulis itu berdasarkan dokumen intelijen yang ia terima dan sudah beredar di kalangan aparat di Indonesia. Tapi dia menolak memberi tahu sumber dokumen tersebut.
Kata Arief, pertemuan itu tidak ada sekalipun namanya turut disebut dalam laporan tersebut.
“Nggak nggak ada rapat, kalau ada rapat saya pasti diundang,” pungkasnya. [rm]