GELORA.CO - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harusnya menjadi akselerator pembangunan nasional. Namun sayangnya yang terjadi saat ini BUMN malah menghambat proses pembangunan.
Hal itu dikatakan ekonom senior, Rizal Ramli. Penyebabnya ungkap Rizal, BUMN dijadikan alat kepentingan politik pribadi serta pengelolaannya yang tidak profesional. Sehingga tidak heran dengan segala keistimewaan yang dimiliki BUMN, namun tetap merugi.
“BUMN harusnya menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Sebagai akselerator untuk percepatan ekonomi,” kata dia pada saat menjadi Pembicara pada Forum Aktual di Jakarta, Minggu (13/5).
Rizal yakin seharusnya BUMN selalu dalam keadaan untung kecuali perusahaan yang memang menjadi publik good atau yang memang diperuntukkan sepenuhnya sebagai layanan publik.
Dia mencontohkan, besarnya ekonomi China tidak terlepas dari peranan BUMN China yang menjadi katalisator bagi ekonomi nasional.
“Di kita, malah terbalik. Dengan segala kelebihan dan keistimewaan yang ada, BUMN kita malah memperlambat ekonomi, karena dipake oleh alat kekuasaan dan sebagainya dan pengelolaanya tidak profesioan,” pungkas dia.
Senada dengan Rizal, Mantan Stafsus Menteri ESDM, Said Didu juga menilai BUMN saat ini telah menjadi alat politik demi kekuasaan.
Untuk itu, Said Didu meminta Menteri BUMN Rini Soemarno agar tidak menghancurkan BUMN dengan menjadikannya alat untuk meraih kekuasaan.
“Ibu Rini yth, saya menggugah hati Ibu yg terdalam agar tidak menghancurkan BUMN dan @KemenBUMN demi kekuasaan. Ibu sdh menjadikan BUMN sbg alat politik,” tulisnya.
Selain itu, Said Didu juga mengingatkan Rini bahwa BUMN adalah milik negara atau rakyat, bukan milik pemerintah atau penguasa.
“Ingat, BUMN adalah milik Negara/Rakyat BUKAN milik Penguasa dan jelas bukan milik Ibu dan juga bukan milik Presiden,” sambungnya.
Ibu Rini yth, saya menggugah hati Ibu yg terdalam agar tidak menghancurkan BUMN dan @KemenBUMN demi kekuasaan. Ibu sdh menjadikan BUMN sbg alat politik.Ingat, BUMN adalah milik Negara/Rakyat BUKAN milik Penguasa dan jelas bukan milik Ibu dan juga bukan milik Presiden.
— Muhammad Said Didu (@saididu) April 3, 2019
(*)