GELORA.CO - Sikap mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz yang menarik pernyataannya terkait netralitas Polri terhadap dukungan di Pilpres 2019 diduga kuat karena ada unsur paksaan.
"Apa yang disampaikan oleh Salmun Azis itu tidak bisa ditepis karena ada paksaan," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi dalam diskusi bertajuk 'Jaga Netralitas: Tentara & Polisi Jangan Ikut Kompetisi' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (5/4).
Ia tak menjelaskan maksud dari paksaan itu. Namun demikian, berkaca pada kasus-kasus hukum yang menyangkut paslon di Pilpres 2019, polri terkesan tak adil.
Selama ini, kata Adhie, proses hukum terhadap pendukung Prabowo-Sandiaga diproses cepat, namun lamban saat memproses pendukung petahana, Jokowi-Maruf. Hal inilah yang memperkuat dugaan adanya unsur paksaan dalam kasus Sulman Azis yang menarik ucapannya.
Di sisi lain, ia berpendapat jika para petinggi Polri masih belum mampu menghadapi era reformasi. Di mana sebagai institusi baru di era reformasi, jelasnya, para petinggi Polri seakan merasa perlu berdekatan dengan kekuatan kekuasaan.
"Karena mereka punya sejarah. Pimpinan mereka punya kedekatan dengan kelompok sekuler, contohnya partai politik tertentu. Bahkan sekarang malah terang-terangan seolah-olah mendukung pasangan tertentu," pungkasnya.
Sebelumnya, AKP Sulman Aziz meralat pernyataan yang menyebut Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna telah memerintahkan para Kapolsek di bawahnya untuk menggalang dukungan bagi Paslon 01, Joko Widodo-Maruf Amin. Apabila Jokowi-Maruf kalah di wilayah mereka, maka akan ada sanksi.
Namun selang sehari setelah pemberitaan tentang pengakuannya itu viral, Sulman mendadak mengaku telah melakukan kesalahan lantaran tengah emosi. Ia emosi karena tak terima dimutasi dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. [rmol]