Surat Suara Nyasar ke Beberapa Negara, DPR: Kok Bisa Salah Alamat?

Surat Suara Nyasar ke Beberapa Negara, DPR: Kok Bisa Salah Alamat?

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Kinerja penyelenggara pemilu kemabali disorot. Itu terkait kasus salah kirim ribuan surat suara di beberapa negara yang bukan tujuannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan pihaknya akan menyoroti persoalan  surat suara yang nyasar tersebut. Karena yang seharusnya dikirim ke Malaysia dan Filipina, tapi datangnya ke Hongkong.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, biasanya pemilu di luar negeri digelar lebih awal dibanding di Indonesia. Jadi, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Namun, Herman juga  memastikan pihaknya akan mempertanyakan bagaimana sebenarnya sistem pengiriman, sehingga bisa salah alamat.

"Nanti kami akan tanya juga memang bagaimana sistem pengiriman, kok bisa salah alamat ya. Jadi, ini yang akan kami soroti, jangan-jangan juga terjadi ke negara-negara lain,” kata Herman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Herman, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kalau sampai terjadi salah alamat untuk pengiriman di dalam negeri. Sebab, kata dia, waktunya sudah diatur. Perhitungan suara harus selesai pada hari pemungutan suara.

“Kalau sudah pelaksanaan di dalam negeri dan kemudian ada logistik yang  tidak sampai ke alamat yang dituju ini juga akan menabrak UU terkait batasan waktu pelaksanaan baik pencoblosan maupun perhitungan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan pengawa pemilu (Bawaslu) menyatakan, pengiriman surat suara untuk Malaysia dan Filipina nyasar ke Hong Kong. Surat suara berjumlah 2.400 itu untuk pemilihan anggota DPR.

“Surat suara ke Tawau (Malaysia) sama ke Manila (Filipina) salah kirim ke Hong Kong,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, Minggu (17/3).

Selain ke Hong Kong, Afif mengatakan terdapat surat suara lain yang salah kirim. Di antaranya surat suara untuk Darwin (Australia) dan Penang (Malaysia) nyasar ke Singapura. KPU mengatakan pihaknya telah meminta pertanggungjawaban pada perusahaan pencetak surat suara. [jp]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita