GELORA.CO - Menko Polhukam Wiranto dalam pernyataannya kemarin seakan mengancam akan mempidanakan pihak-pihak yang melakukan ajakan golput dalam pemilu.
Praktis pernyataan mengundang kontroversi dan reaksi dari berbagai kalangan. Pasalnya, pernyataan demikian persis dengan gaya-gaya Orde Baru dahulu.
Menurut pengamat politik dari UBK Ade Reza Hariadi, reaksi pemerintah seperti itu sangat berlebihan dalam proses demokrasi saat ini.
"Saya kira reaksi yang berlebihan dan tidak siap dengan konsekuensi dari sistem politik demokrasi," ujar Ade kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/3).
Sambung Ade, hak pilih maupun hak untuk tidak memilih atau sering diidentikan dengan golput merupakan bagian hak-hak sipil politik yang nilainya sama dalam sistem politik demokrasi.
Menurutnya sepanjang ajakan golput itu tidak melanggar ketentuan yang ada maka seharusnya tidak menjadi masalah dalam proses demokrasi kita.
"Sepanjang ajakan golput ini tidak disertai dengan ancaman kekerasan dan paksaan, maka nilai politiknya sama dengan ajakan untuk menggunakan hak pilih," imbuhnya.
Kendati demikian, Ade juga mengimbau bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya aktif menggunakan hak pilihnya sebagai partisipasi menentukan arah bangsa lima tahun ke depan.
"Sebagai warga negara sebaiknya mengambil posisi dengan partisipasi politik yang aktif dengan menyalurkan hak pilihnya secara kritis dan konstruktif bagi masa depan bangsa," pungkasnya. [rmol]