GELORA.CO - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait ucapan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar yang kembali mengungkit kasus penculikan aktivis 1998, jelang pemungutan suara Pilpres 17 April.
Agum juga menyeret-nyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu orang yang menandatangi surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam pemecatan Prabowo Subianto.
Fahri menilai apa yang dilontarkan Agum sebagai jurus terakhir untuk menjegal laju ekletabiltas Capres nomor 02 Prabowo yang saat ini mulai mengancam posisi petahana Jokowi.
"Saya lihat ini jurus terakhir aja, udah nggak punya jurus lagi orang begitu, saya juara nasional silat, saya tahu dah kalau orang udah nggak punya jurus ya gigit, akhirnya dia gigit," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Fahri pun mengaku prihatin dengan Prabowo yang terus difitnah oleh lawan politiknya. "Kepepet, jadi gini ya kasiannya Pak Prabowo itu Kasihannya ya di fitnah. di zaman Habibie mereka berkuasa, segala macam pejabat ada di mereka, kelompok-kelompok yang sekarang juga masih berkuasa. Di zaman Gus Dur juga begitu, di zaman Ibu Mega begitu, bahkan Ibu Mega memilih Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden, ada mereka di situ semua," beber Fahri.
Kendati demikian, Fahri mengatakan, mantan Danjen Kopassus Prabowo tidak perlu menangapi pernyataan Agum Gumelar itu. Karena, menurutnya, persoalan ini sudah selesai sejak dulu.
"Sudah selesai, sudah selesai semua kan prosesnya, masa itu diumbar-umbar lagi, bahkan saya bilang Pak Prabowo gak boleh ada dendam, bahkan bila jadi presiden harus diumumkan rekonsiliasi, seluruh beban masa lalu gak perlu dibadikan permainan politik terus menerus," ucap Fahri.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni"am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3/2019).
Agum dan SBY adalah mantan jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP). DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus kala itu.
Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.
"Tanda tangan semua. Soebagyo HS tanda tangan. Agum Gumelar tanda tangan, SBY tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tak punya prinsip itu orang," kata Agum dalam sebuah diskusi yang diunggah Ulin Yusron. [ts]