GELORA.CO - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diisi para operator Orde Baru (Orba) seperti para jenderal yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
“Para operator Orba itu ada dalam pemerintahan @jokowi sejak 4 tahun lalu,” kata Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola di akun Twitter-nya @tamrintomagola.
Thamrin mengungkapkan seperti itu menanggapi kicauan dari pendukung Jokowi, Rustam Ibrahim: Jika dirumuskan dalam satu kalimat, Orde Baru itu adalah negara yang dilayani masyarakat, bukan yang melayani masyarakat.. Padahal tokoh seperti Thomas Paine mengatakan: “state is necessary evil, civil society is ultimate good”.
Kata Thamrin, menurut Allen Nairn, Orba adalah rezim yang tegak di atas pembunuhan massal, terus melakukan ‘state terrorisme’ sepanjang 32 tahun. “Gemar adu-domba kelompok-kelompok SARA lewat operasi intelijen,” ungkapnya.
Ia mengatakan Orba itu sistemik. ‘Built-in’ dalam Sistem. Tidak otomatis punah semata-mata karena generasi Orba punah.
“Karena sistemik, pemusnahannya juga harus sistemik: review berbagai PER-UU-AN di MK dan di DPR, khususnya yamh berkaitan dgn Pemilu, Parpol dan Presidential Treshhold’,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, Rezim Jokowi juga menampung para pelanggar HAM. (*)
Menurut Allen Nairn, Orba adalah rejim yg tegak diatas pembunuhan massal !— tamrintomagola (@tamrintomagola) February 10, 2019
Yg terus melakukan 'state terrorisme' sepanjang 32 tahun; gemar adu-domba kelompok2 SARA lewat operasi intelijen !
Para operator Orba itu ada dalam pemerintahan @jokowi sejak 4 tahun lalu ! https://t.co/05AvYEiuRR