GELORA.CO - Puluhan kader DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) parepare mengundurkan diri sebagai kader.
Salah satu kader PSI yang mundur, Aditya Putra, didampingi sejumlah kader lain, menuturkan, dirinya memutuskan mundur karena kepengurusan partai yang amburadul di parepare.
"Kami memutuskan dengan beberapa poin, pertama struktur kepengurusan yang tidak jelas. Ada pengurus yang diberikan SK dan sebagian hanya ditunjuk secara lisan," ujarnya, Selasa (5/2/2019).
Dia menjelaskan, para kader yang mengundurkan diri ini juga karena selama ini tidak transparansi mengenai pengelolaan keuangan dan operasional partai.
"Selain itu selama ini tidak pernah ada rapat yang menghadirkan anggota serta agenda politik partai di Parepare," ujarnya.
Sementara itu, kader lain yang mundur, Hendro menyindir terkait transparansi dan keterbukaan partai."Katanya terbuka dan progresif ternyata kosong," katanya.
Reaksi Ketua PSI Parepare
Pengunduran diri puluhan kader di Kota Parepare ditanggapi santai Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Hal ini disampaikan Ketua DPD PSI Parepare, Andi Iqbal Usman mengirimkan klarifikasi Ketua DPW PSI Sulsel, Muh Fadly Noor.
"Pengunduran diri dalam suatu organisasi adalah hal yang wajar. PSI menghormati keputusan setiap kader untuk mundur dari partai dan memberi apresiasi atas kontribusi mereka selama ini," ujarnya, Selasa (5//2/2019).
Terkait beragam tudingan yang beredar, lanjutnya, beberapa waktu lalu para mantan kader PSI tersebut telah bertemu dan menerima penjelasan langsung dari DPW PSI Sulsel bahwa DPD PSI Parepare tidak mengelola dana operasional baik dari DPP PSI maupun DPW.
Dia mengatakan, PSI sebagai partai baru tidak seperti partai lainnya yang memiliki dan mengelola dana operasional. Di PSI, semangat anak muda yang menjadi modal utama untuk pergerakan.
"Ini adalah seleksi alam dalam ber-PSI. Tidak ada tempat untuk cara-cara dan paradigma lama, sebagaimana kata Soekarno: yang tak murni, terbakar mati,"jelasnya.
"Himbauan saya bagi yang menyatakan mengundurkan diri terutama caleg agar menyampaikan pernyataan tertulis kepada DPD PSI Pare-Pare agar partai dapat bersikap ke KPUD setempat,"tandasnya.
Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) berjanji memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara apabila lolos parlemen.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie saat pidato politik bertemakan “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (11/12/2018).
Mendengar pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, caleg di Bone memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, (12/12/2018)
Dia adalah Nadir Amir yang merupakan Ketua DPC Kecamatan Cina Partai Solidaritas Indonesia yang juga Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Dapil 2 Nomor urut 4.
"Pernyataan yang di lontarkan Ketua Umum di Festival 11 kemarin di Surabaya itu sangat kontroversial bagi saya, terus terang saya menolak. Alasan pertama karena poligami sudah ada pada zaman nabi. Alasan kedua karena Bapak saya sendiri sampai sekarang punya istri 4. Jelas itu poligami. Maksud saya ya kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah di larang-larang kadernya untuk menolak poligami," kata Nadir Amir dalam siaran persnya.
PSI memang kerap kali melontarkan sikap yang kontroversial.
Sebelumnya juga menyatakan sikap menolak Perda Syariah.
Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang baru pertama kali ikut Pilpres dan Pileg di tahun 2019 nanti dimana kader nya mayoritas kaum milenial dan berusia di bawah 40 tahun.
Larangan Poligami dari Grace Natalie
Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) berjanji memperjuangkan larangan poligami bagi pejabat publik hingga aparatur sipil negara apabila lolos parlemen.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie saat pidato politik bertemakan “Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia” di Acara Festival 11 PSI di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (11/12/2018).
"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa malam.
"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tambah Grace.
Grace mengatakan di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadilan.
Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah praktik poligami.
Hal ini sesuai hasil riset LBH APIK.
"Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," kata dia.
Karena itu, kata Grace Natalie, PSI tidak akan pernah mendukung poligami.
Dia menegaskan tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI yang boleh mempraktikkan poligami.
"Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?," tanya Grace kepada kader PSI yang hadir.
"Tidak!" jawab para kader PSI secara serempak.
"Tidak, kita pasti tidak rela! PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," tambah Grace.
Mulai bangun dari internal partai Grace mengatakan, PSI tidak hanya memperjuangkan keadilan bagi perempuan melalui parlemen.Perjuangan tersebut juga sudah dilakukan di internal partai dengan menempatkan perempuan di posisi penting.
"Perempuan di PSI adalah ingridients penting. Di tingkat pusat, 6 dari 9 Ketua Dewan Pimpinan Pusat, adalah perempuan," ungkap dia.
Selain Grace yang menjadi Ketua Umum PSI, beberapa kader perempuan PSI yang menjabat posisi penting adalah Suci Mayang Sari sebagai Bendahara Umum, Lila Zuhara sebagai Wakil Bendahara, Tsamara Amany Ketua DPP Bidang Pemuda, Isyana Bagoes Oka Ketua DPP Bidang Luar Negeri, dan Danik Eka Rahmaningtyas sebagai Wakil Sekjen.
Pada tingkat daerah, kata Grace 42 persen pengurus PSI adalah perempuan dan 45 persen Caleg DPR dan DPRD PSI adalah perempuan.
"Penelitian di dunia memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan di level pimpinan organisasi atau perusahaan, berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi," ujarnya.
Lebih lanjut, Grace mengatakan lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dari total usia produktif, tutur dia, 55 persen perempuan.
Namun ironisnya hanya separuh yang bekerja sementara 36 juta perempuan memutuskan berhenti bekerja setelah menikah dan punya anak.
"Potensi inilah yang ingin PSI gali. Partai ini akan berjuang membantu perempuan Indonesia untuk sekolah, bekerja, dan memaksimalkan potensi terbaik mereka," kata dia.[tribun]