GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan shalat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, Bengkulu. Usai shalat Jumat, Jokowi membagikan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan di Bengkulu.
Dilansir detikcom, Jokowi tiba di Masjid Baitul Izzah, di pusat kota Begkulu, Jumat (15/2/2019) pukul 12.15 WIB. Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang dan peci warna hitam itu langsung masuk ke barisan depan dan melakukan shalat sunnah. Tak lama, azan shalat Jumat pun berkumandang.
Tampak Gubernur Bengkulu Rohidin Mursya dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut mendampingi Jokowi.
Usai shalat Jumat, Jokowi melakukan penyerahan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah di Bengkulu. Ada 12 perwakilan masjid yang menerima sertifikat langsung dari Jokowi.
Jokowi menjelaskan alasannya mempercepat penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf untuk masjid dan rumah ibadah lainnya. Ini karena setiap dia berkunjung ke daerah, selalu mendapat aduan soal sengketa lahan, termasuk lahan wakaf untuk masjid.
"Di Jakarta ada contoh. Ada masjid, tanahnya dulu nggak ada masalah, begitu harga tanah naik, barulah ahli waris utak-atik lagi. Sehingga saya perintahkan ke Menteri ATR agar segera diselesaikan baik masjid, sekolah, madrasah, segera rampungkan sertifikatnya agar nanti tidak ada masalah," kata Jokowi.
"Semoga dengan pemberian sertifikat wakaf ini status hukum atas tanah menjadi jelas dan tidak ada masalah di kemudian hari," imbuh Jokowi.
Usai penyerahan, Jokowi beranjak meninggalkan masjid. Namun, sambil berjalan Jokowi menyalami warga yang berkumpul di dalam dan di luar masjid. Banyak juga yang meminta foto bersama Jokowi.
Menanggapi hal itu, Mantan Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo melontarkan pertanyaan menohok ke Bawaslu.
"kalau bagi sertifikat
boleh ya @bawaslu_RI @KPU_ID
kalau gak boleh, kan bisa ya, kalau kita #UninstallJokowi atau #ShutDownJokowi aja ?" cuit Suryo Prabowo melalui akun twitternya, Sabtu (16/2/2019).
[pbc]kalau bagi sertifikat— J.S. Prabowo (@marierteman) 16 Februari 2019
boleh ya @bawaslu_RI @KPU_ID
kalau gak boleh, kan bisa ya, kalau kita #UninstallJokowi atau #ShutDownJokowi aja ?https://t.co/d6udteEctJ