Naikkan Tarif Tol, BPN: Bukti Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Rakyat
logo

13 Februari 2019

Naikkan Tarif Tol, BPN: Bukti Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Rakyat

Naikkan Tarif Tol, BPN: Bukti Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Rakyat


GELORA.CO - Ditengah banyaknya keluhan masyarakat karena mahalnya tarif jalan tol Trans Jawa, tahun ini pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan akan kembali menyesuaikan tarif 15 tol di Indonesia.

Ruas-ruas tol itu sudah masuk pada tahap peninjauan standar pelayanan minimum (SPM) sesuai ketentuan Peraturan Menteri (PM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 Tahun 2014, yang terdapat poin penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai, rencana tersebut sebagai sebuah ironi. Ditengah keluhan mahalnya tarif tol, kondisi ekonomi yang serba sulit pemerintah malah akan kembali menaikkan.

"Bagi Prabowo-Sandi kebijakan ini adalah sebuah ironi. Pemerintah banyak utang untuk bangun jalan tol yang diklaim untuk rakyat, kini tarifnya dinaikkan. Ini bukti kalau pembangunan tol bukan untuk kepentingan rakyat, tapi justru membebani rakyat," kata Suhendra di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Berdasarkan data BPJT, sejumlah ruas tol milik Jasa Marga yang akan disesuaikan tarifnya antara lain Surabaya-Mojokerto Seksi I dan tol Bali Mandara. Selain itu kenaikan tarif akan diberlakukan pada ruas tol Jagorawi, Surabaya-Gempol, Palimanan-Kanci, dan ruas tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.

Suhendra mengatakan, ruas tol Surabaya-Mojokerto selama ini sepi karena tarifnya dinilai mahal. Namun, sekarang justru akan dinaikkan lagi. Sementara itu, tarif tol Palimanan-Kanci merupakan bagian trans Jawa akan kian membuat ruas itu dihindari para sopir truk angkutan logistik.

Begitu pula tol Belawan -Medan-Tanjung Morawa akan menambah beban biaya transportasi bagi truk-truk angkutan barang  dari pelabuhan Belawan.

"Kita perlu pertanyakan sebenarnya tol ini dibangun untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bisnis? Jadi klaim Jokowi yang selama ini menyebut bahwa orientasi infrastruktur untuk rakyat perlu dipertanyakan," tegas mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini. [ts]

Loading...

Komentar Netizen

loading...