GELORA.CO - Penegakan hukum rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai masih jauh panggang dari api. Masyarakat sangat ingin menghentikan itu dengan memenangkan pasalon 02 Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.
Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik mengaku melihat ada banyak kejanggalan dalam penegakan hukum di negeri ini. Salah satu penyebabnya adalah diskriminasi aparat hukum.
"Buktinya pada saat kami melapor, itu nggak diproses. Karena yang kita lapor adalah kelompok sebelah. Tapi kalau yang melaporkan dari kelompok sebelah, proses hukumnya begitu cepat," ujar Taufik dalam diskusi bertajuk "Hukum Era Jokowi Mundur dan Zalim?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).
Ditegaskannya, masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan kezaliman ini. Buktinya, tidak sedikit dari mereka yang sangat ingin memenangkan pasangan Prabowo-Sandi dalam 17 April nanti.
"Semakin kita ditekan, rakyat semakin melawan. Saya melihat ada gerakan itu. Mau berhentikan kezaliman, ya ganti presidennya," tutup Taufik.
Adapun pembicara dalam dskusi ini, Al Muzzammil Yusuf (PKS), Muhammad Syafii (Gerindra), Andi M. Asrun (pengacara guru honorer), Abdul Chair Ramadhan (pendiri HRS Center), dan Jansen Sitindaon (Demokrat) serta hadir juga mantan Menkumham Amir Syamsuddin. [rmol]