GELORA.CO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD turut mengomentari kabar dan spekulasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggantikan KH Ma'ruf Amin sebagai wapres jika nanti terpilih di Pilpres 2019.
Mahfud MD menyampaikan secara peraturan Undang-Undang (yang ada sekarang) tidak mungkin Ahok menggantikan Ma'ruf Amin jika nanti terpilih, karena UU melarang.
"Tidak mungkin secara hukum. Karena syarat menjabat Wakil Presiden ada dua, pertama punya catatan kepolisian yang baik, yang kedua tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Nah Ahok tidak mungkin. Jadi kabar itu hoax," kata Mahfud MD di acara yang disiarkan KompasTV.
Penjelasan dan penegasan Mahfud MD ini dibantah oleh seorang advokat. Advokat bernama Ach. Supiyadi membantah paparan Mahfud MD.
"Pak @mohmahfudmd kok bilang hoax, saat ini Ahok mengganti wapres memang tidak bisa, karena kendala aturan, tapi siapa yang jamin kedepan, kalau dibuat aturan yang bolehkan Ahok mengganti posisi wapres gimana? Karena di negeri ini aturan bisa dibuat," kata Ach. Supiyadi melalui akun twitternya, Minggu (17/2/2019).
"Secara aturan emang ga bisa.. tapi rezim skrg sering bgt melanggar janji dan mengumbar kebohongan," komen netizen @AikahBarkah.
P. @mohmahfudmd kok bilang hoax, saat ini Ahok mengganti wapres memang tidak bisa, karena kendala aturan, tapi siapa yg jamin kedepan, kalau dibuat aturan yg bolehkan Ahok mengganti posisi wapres gimana? Karena di negeri ini aturan bisa dibuat pic.twitter.com/DQuKjM6VwQ— Ach. Supyadi (@adv_supyadi) February 16, 2019
Jokowi sudah terbiasa menabrak aturan dan DPR tutup mata.#AhokGantiAmin 100% sangatlah mungkin seperti halnya #AhokGantiJokowi di tengah jalan.https://t.co/v48DvOPY6v— MpuAnon (@mpuanon) February 17, 2019
(*)Masalah aturan,aturan bisa dirubah untuk kepentingan kekuasaan,.— Ilyas Abubakar (@IlyasAbubakar9) February 16, 2019