GELORA.CO - Isi tuan tanah mendadak jadi perbincangan ramai setelah calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengungkit lahan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam debat capres 2019 beberapa wakktu lalu.
Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektare.
Prabowo tak menampik pernyataan Jokowi. Prabowo menyebut lahan berstatus hak guna usaha (HGU). Dia pun menyatakan siap mengembalikan lahan tersebut kepada negara untuk rakyat.
Janji Prabowo kembali diungkit Jokowi saat menyampaikan pidato di depan ribuan peserta Konvensi Rakyat bertajuk ‘Optimis Indonesia Maju’ di Sentul Indonesia Convention Center (SICC), Minggu (24/2).
Jokowi tagih janji Prabowo yang menyatakan siap mengembalikan lahan berstatus hak guna usaha (HGU) di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah kepada pemerintah.
“Jika ada penerima konsesi besar (lahan) yang mau mengembalikan ke negara saya tunggu sekarang. Dan (lahan) akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan,” kata Jokowi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut tantangan Jokowi merupakan pernyataan teguran kepada orang-orang di lingkarannya sendiri.
Menurut Hidayat, di kubu incumbent, banyak tuan tanah yan menguasai lahan konsensus dengan angka yang jauh lebih besar dari Prabowo.
“Sekarang pak Jokowi saya kira memulai dari lingkaran terdekatnya. Jadi silahkan dilaksanakan, dimulai dari lingkaran terdekat,” kata HNW di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (25/2).
“Harusnya sebagai pengikut yang baik, merekalah yang pertama kali melaksanakan apa yang jadi imbauan pak Jokowi. Jangan orang lain melaksanakan sementara anda sendiri tidak melaksanakan,” imbuhnya.
Sebagaimana dikutip Tempo, tuan tanah atau penguasaan lahan dalam jumlah besar, tak hanya dilakukan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Berdasarkan penelusuran Tempo dan kelompok sipil Auriga Nusantara, ada sejumlah bisnis lingkungan dengan penguasaan lahan berukuran jumbo yang bertalian dengan sejumlah politikus di lingkaran Joko Widodo atau Jokowi.
Salah satunya Luhut Pandjaitan. Luhut tercatat berkaitan dengan penguasaan 15.721,21 hektare tanah di Kutai Kartanegara.
Luhut menguasai lahan tambang seluas 683 hektare melalui PT Indomining, anak usaha PT Toba Bara Sejahtra Tbk.
Selanjutnya, ia juga disebut menguasai 8.634,21 hektare lahan sawit melalui PT Perkebunan Kaltim Utama, 2.990 hektare lahan tambang melalui PT Adimitra Baratama Nusantara, serta 3.414 hektare lahan tambang melalui PT Trisensa Mineral Utama.
Luhut sendiri membantah masih menguasai saham PT Toba Bara Sejahtra Tbk. “Selama saya menjadi menteri, tak satu pun bisnis. Silahkan dicek,” ujarnya.
Luhut mengakui sebelum menjadi menteri, ia sempat menjadi pengusaha tambang batu bara.
“Kalau saya pemilik kan dulu saya pengusaha, semua yang saya dapat itu sebelum saya jadi menteri,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.
Tuan tanah atau penguasaan lahan juga dilakoni sejumlah politikus dan pengusaha yang berada di lingkaran Jokowi.
Jika ditotal, lahan korporasi yang terhubung langsung dengan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan tim bayangan pendukungnya, melampaui 140 ribu hektare.
Angka ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, dan Hary Tanoesoedibjo.
Jumlahnya akan bertambah lebih besar lagi jika lahan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir, ikut dihitung.
Head of Corporate Secretary Adaro, Febrianti Nadira, balik mempertanyakan anggapan bahwa koneksi Adaro dan Garibaldi bakal memicu konflik kepentingan.
Dia mengingatkan, Adaro adalah perusahaan terkemuka yang berdiri sejak 26 tahun silam dan telah mengantongi Proper Emas.
“Adaro juga berkomitmen untuk turut memberikan kontribusi bagi negeri,” kata Febrianti.
“Sementara Bapak Garibaldi Thohir merupakan pengusaha yang selama puluhan tahun memiliki reputasi baik di berbagai bisnis yang digelutinya,” katanya.
Sedangkan Ketua DPP Bidang Media Partai Perindo yang juga juru bicara TKN, Arya Sinulingga, enggan menanggapi pertanyaan tentang bisnis bosnya, Hary Tanoesoedibjo.
Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Usman Kansong, menyatakan pernyataan Jokowi soal lahan Prabowo dilatarbelakangi anggapan kubu lawan bahwa kebijakan terbaik dalam urusan lahan adalah mengembalikan kepemilikan lahan kepada negara.
“Kira-kira Pak Jokowi ingin mengatakan ‘bagaimana Anda bisa melaksanakan reforma agraria kalau Anda menguasai begitu banyak lahan’,” ujar Usman kepada Tempo, kemarin.
Usman menilai penguasaan lahan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Adapun Jokowi, kata dia, tak akan dibebani kepentingan meski dikelilingi pengusaha tambang dan perkebunan.
“Kalaupun ada masalah, kan ada KPK,” kata kader Partai NasDem itu.
Usman menjawab pertanyaan Tempo secara umum, termasuk soal kepemilikan saham Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
[psid]