GELORA.CO - Seruan untuk kembali ke UUD 1945 kian menggema.
Hal tersebut mencuat di acara peringatan dan syukuran setahun Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI), Selasa (8/1/2019).
Sejumlah tokoh dan aktivis pemrakarsa GKI yang hadir mendorong upaya percepatan kembali ke UUD 1945 yang asli sebagai kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia.
Salah satu inisiator GKI, Mayjen TNI (purn) Prijanto menegaskan, bahwa GKI tidak anti demokrasi. Tetapi, menurutnya, format pemilu dan demokrasi yang seharusnya dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi sebagaimana Sila-4 Pancasila.
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujar Prijanto saat membuka acara syukuran dan do'a bersama setahun GKI, di Hotel Best Western Senayan, Mall STC Lantai 6, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019) kemarin.
Dalam kesempatan ini sejumlah tokoh dan aktivis pemrakarsa RKI turut hadir. Diantaranya, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno (mantan Kasal), Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat (mantan Kasau), Irjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman, Irjen Pol. (Purn), Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. (Mantan pimpinan KPK), Mayjen TNI (purn) Prijanto (Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta), aktivis Malari, Dr. Hariman Siregar, Bambang Wiwoho, H. Ariady Achmad, S.Ak, Drs. HM. Hatta Taliwang, Ir. Heppy Trenggono, M. Kom, Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin.
Ada juga Mayjen TNI (Purn) B. Sumarno, dr. Zulkifli S. Ekomei, Edwin H. Soekowati, Ir. Wawat Kurniawan, M.Sc, Bakri Abdullah, Nur Ridwan, Dr. Dina Nurul Fitria, SE., MT, Dra. Hj. Rahmah Hasjim, Ir. Ibnu Tadji HN, Anshory Tadjudin (Mayjen TNI Purn), Dedy Setia Budiman (Mayjen TNI Purn), Sularso, S.I.P (Mayjen TNI Purn), Supriyadi, S.I.P (Brigjen TNI Purn), Amirullah Amin (Marsda TNI Purn), Bambang Wahyudin (Laksma TNI Purn), Edy Yusuf (Laksma TNI Purn), Mas’ud Effendi Amien (Brigjen TNI Purn), Dr. H. Moh. Djatmiko, M.Si (Irjen Pol Purn), H.Tumiyo, SE (Marsda TNI Purn), Dr. H. Datep Purwa Saputra., M.M, Irjen Pol (Purn) Drs. Putera Astaman, DR. Gurmilang Kartasasmita, Rauf Arumsah, dan Dipa Wanara, SH.
Dalam paparannya, Prijanto mengingatkan, pesan The Founding Fathers Bung Karno ketika mengenalkan Dasar Negara Indonesia di PBB, mengenalkan Sila ke-4 sebagai "demokrasi".
Dia kemudian mencontohkan gelaran Pilpres 2019 yang saat ini tengah berlangsung memanas tak terkendali.
Menurut Prijanto, sistem yang berjalan saat ini jelas tidak sesuai dengan demokrasi yang diharapkan para pendiri bangsa.
Bila sistem ini diteruskan, mantan Wagub DKI itu melihat, bukan mustahil akan menghancurkan bangsa Indonesia.
“Perhatikan perilaku para pendukung kandidat, 'bercakaran' separti anjing dan kucing, itulah yang dikehendaki asing,” terang Prijanto.
Selanjutnya, Prijanto mengisahkan, berdirinya GKI yang dideklarasikan 7 Januari 2018, di Gedung Is Plaza, Jakarta Timur. Dimana, visi misi yang disampaikan jelas, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, aman, tentram, adil, dan makmur.
Dalam prosesnya, dia menjelaskan, GKI melakukan sejumlah agenda, mulai dengan bertemu pimpinan DPR dan menyuarakan untuk kembali ke UUD45 asli. Kemudian juga meluncurkan buku bersama Purnawirawan TNI/POLRI saat Harkitnas yang berjudul “Bangkit Bergerak Berubah Atau Punah”.
Kemudian menyusun buku kembali yang berjudul “UUD 1945 Disertai Adendum” yang misinya mengedukasi dan mengajak kembali ke UUD 1945 asli untuk disempurnakan. Tim dari GKI kemudian juga bertemu Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan menyerahkan buku UUD 1945 Disertai Adendum tersebut.
Selanjutnya, buku UUD 1945 Disertai Adendum ini juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), sebagai buku pertama UUD 1945 Disertai Adendum.
Buku tersebut semakin tersebar, saat Rakernas Gerakan Selamatkan Indonesia, kemudian terus disosialisasikan oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo (Mantan Gubernur Jawa Tengah) dan Mayjen TNI (Purn) Kadiyono, dari titik ke titik mulai Jogja, Magelang, Kudus dan lainnya terus mensosialisasikan buku yang disusun GKI. Sosialisasi juga dilakukan di acara polemik Trijaya, kemudian juga kegiatan bedah buku di Surabaya, Jawa Timur.
Saat peringatan Ulang Tahun Batalyon Armada Pertahanan Udara buku UUD 1945 Disertai Adendum juga disosialisasikan. Lalu juga di acara Alumni Komunikasi Jerman (Alkomjer), lalu juga disosialisasikan melalui sesi wawancara dengan Jaya Suprana dari Museum Rekor Indonesia.
Buku UUD 1945 Disertai Adendum yang telah dilengkapi risalah terus dicetak, dan sudah mencapai sekitar 2.500 dan sudah habis. Saat ini, buku juga tersosialisasaikan melalui jaringan toko buku, dengan dimasukan ke Gramedia.
“Ke depan yang sudah pasti Ketua MPR RI sudah berkenan menerima aspirasi rakyat tentang problematika bangsa dan negara saat ini, khususnya konstitusi. Kita akan datang ramai-ramai untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membawa buku baru yang berjudul "Mengapa Kembali ke UUD 1945", dan akan diserahkan kepada Ketua MPR, DPR, DPD, Pimpinan Fraksi, dan lainnya,” kata Prijanto.
Sementara itu, mantan panglima TNI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, mengatakan, sejak awal dirinya mendukung penuh GKI.
Karena, menurutnya, rakyat Indonesia saat ini memang masih mempunyai utang sejarah.
"Utang sejarah yang harus dilunaskan tersebut adalah mengantar bangsa Indonesia menuju cita-cita luhurnya," ucap Djoksan panggilan akrabnya. [TS]