GELORA.CO - Juru Bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin menilai kubu petahana kembali mempertontonkan diskriminasi dalam wajah hukum Indonesia terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Teranyar soal salam dua jari yang menyeret Gubernur DKI Anies Baswedan ke Bawaslu.
"Iya, lagi lagi kubu petahana melakukan diskriminasi hukum selama dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan sangat sarat dengan kepentingan penguasa sehingga unsur penyelenggara pemilu sudah turun lapangan demi membela bosnya," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (8/1/2019).
Ia mengatakan persoalan semacam ini bisa berujung kegaduhan. Ia bahkan menilai, ada skema yang dijalankan agar nantinya hanya muncul calon tunggal.
"Ini bentuk provokasi yang berpotensi menyulut kegaduhan dan sepertinya diduga memang itu yang dicari agar negara ini tidak kondusif sehingga ada indikasi pemaksaan kehendak calon tunggal," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyinggung perlakuan berbeda terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan sejumlah penyelenggara negara terkait salam jari.
Gubernur Anies, harus menjalani pemeriksaan di Bawaslu lantaran salam dua jarinya di sebuah acara Gerindra. Padahal, jauh sebelum Anies, Andi mengingatkan ada sejumlah pejabat negara menunjukkan salam satu jari yang tak pernah dipersoalkan, apalagi sampai diperiksa.
"Gubwrnur @aniesbaswedan hanya persoalan jari diancam 3 tahun. Apa memang beda sih jenis jarinya dengan jari LBP dan SMI. Jari LBP dan SMI jenis jari apa?," cuitnya di laman Twitter. [IN]