GELORA.CO - Pengamat Infrastruktur Indonesia dan Pembina LPKAN (lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono menyatakan bahwa pembangunan Infrastruktur yang dahsyat selama pemerintahan jokowi - JK seperti cerita dongeng "Sangkuriang", karena dibangun secara cepat seakan akan untuk mengejar target dalam masa pemerintahannya yang hampir 5 tahun ini berakhir (periode 2014-2019).
''Belakangan ini dikalangan pendukung jokowi yang buta ( data,fakta dan angka), sangat gencar mencitrakan keberhasilan jokowi membangun infrastruktur,padahal mereka tanpa dasar iptek, standart kriteria evaluasi kinerja yang terukur, cuma dengan asumsi asumsi dengan langsung menyimpulkan jokowi telah sukses membangun infrastuktur,'' ujar Wibisono yang juga pengusaha property dan infrastuktur ini.
Wibisono menambahkan, bahwa pada tahun 2018 yang lalu pembenaran pembangunan infrastruktur mulai redup, dan muncul lagi pembenaran baru yaitu pembangunan SDM (Sumber daya manusia), padahal pemerataan dan penghilangan kesenjangan ekonomi antar-daerah menjadi alasan pembangunan infrastruktur. Pembangunan SDM meski tanpa perencanaan yang matang secara tak langsung jokowi mengakui kegagalannya dan banyak proyek proyek terpaksa "mangkrak" karena gagal menyediakan dana.
Pertanyaannya: apakah jokowi berhasil? Jawabannya tidak ,dinilai secara holistik justru gagal urus pembangunan infrastruktur ini,secara kualitatif kegagalan jokowi sebagai berikut :
1.LIPI menyatakan pembangunan infrastruktur kelistrikan, air bersih,dan transportasi publik era jokowi buruk. Kesimpulan dari hasil survei terhadap 145 ahli dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
2.Infrastruktur memang harus dibangun tapi harus melihat kemampuan dana yang ada,tidak harus memaksakan diri dengan cara berhutang yang berlebihan.
3.Jokowi akhirnya mengakui pembangunan infrastruktur berakibat krisis,dan akhirnya proyek banyak yang ditunda pembangunannya.
Dalam dokumen Nawa cita butir ketiga Jokowi berjanji,akan membangun Indonesia dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan membangun daerah daerah terpencil dalam kerangka NKRI.namun setelah empat tahun berkuasa ternyata jokowi lupa dan tetap membangunan di jawa sentris. ternyata konsep pembangunan pinggiran kepung kota hanya ada di dalam mimpi jokowi saat kampanye tahun 2014 yang lalu.
Saya mencatat beberapa kegagalan jokowi dalam infrastruktur sebagai berikut :
1.Kegagalan dalam pembangunan jalan dan jembatan.
Finalisasi pembangunan jalan tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Misalnya di sumatera, tidak ada jalan tol yang telah selesai tahap konstruksi (operasional) hasil prakarsa jokowi,hanya tahap prakonstruksi, sisa waktu Jokowi yang hanya kurang 10 bulan ini tidak akan berhasil mencapai target.
Jika dibandingkan di Era SBY periode kedua jelas kondisi kinerja jokowi masih jauh dibawah SBY,baik membangun jalan,jembatan dan jalan tol.
(data versi KSP- kompas.com 20-10-2018) mencatat ,selama empat tahun ini telah terbangun jalan nasional 3.432 KM,jalan tol 947 KM dan jembatan 39.8 KM, capaian dominasi di pulau jawa. Pembangunan jalan tol di jawa rata rata melanjutkan proyek yang sudah di tenderkan era SBY,dan memaksa BUMN untuk menjadi Investor dengan membeli saham minimal 60 persen dari pemegang konsesi tol. sehingga para BUMN yang semula hanya sebagai kontraktor dipaksa menjadi investor yang berhutang untuk membeli saham saham tersebut.
2.Kegagalan dibidang Sumber Daya Air (SDA).
Jokowi sampai saat ini juga belum bisa membuktikan prestasi atau keberhasilan mencapai target membuat waduk,jaringan irigasi maupun bendungan.sampai saat ini hanya ada 43 bendungan yang dibangun, Ini juga dikarenakan kehabisan dana.
3.Kegagalan dalam bidang Perumahan Rakyat.
Pemerintah menargetkan pertahun pembangunan Perumahan Rakyat 1 juta unit,atau 5 juta unit selama 5 tahun. Faktanya sampai saat ini hanya mampu mencapai 60 persen pertahun. Data dari kementrian PUPR per 22 desember 2016,realisasi pembangunan rumah MBR hanya 667.668 unit,terdiri dari 353.120 unit rumag baru,76.755 unit renovasi rumah.Rumah non MBR hanya 237.813 unit. Total realisasi meleset jauh dari target untuk MBR 603.516 unit dan 396.484 unit pada tahun 2017. Kementrian PUPR mengklaim telah merealisasikan program sejuta rumah dengan capain 805.169 unit. Artinya gagal mencapai target sejuta rumah. Dan pada tahun 2018 ini capaian target masih disekitar 60 persen.
4.Kegagalan dibidang "Tol Laut".
Didalam RPJMP 2015-2019,pemerintah menargetkan membangun 24 pelabuhan laut, sudah empat tahun ini presiden Jokowi belum bisa mencapai target dan hanya separoh dari capain target,bahkan pidato jokowi 2 tahun terakhir ini terbebas dari program tol laut ini.juga target pengurangan atau penurunan harga barang barang kebutuhan pokok didaerah daerah terpencil bagian indonesia timur dan barat belum terbukti. Artinya program tol luat ini tidak berdampak pada penurunan harga2 kebutuhan pokok seperti di maluku utara.
5.Kegagalan di bidang "Perhubungan Udara".
Pada Era SBY jauh lebih mampu membangun bandara,ada 28 bandara telah dibangun,sedangkan di pemerintahan jokowi selama 4 tahun ini hanya 15 bandara (sekitar 50% di era SBY),meskipun lebih sedikit target di era Jokowi,masih terseok seok untuk mewujudkan target tersebut.
6.Kegagalan dibidang " Perhubungan Laut".
Pemerintahan jokowi menargetkan pembangunan 306 lokasi pelabuhan, pada tahun 2017 jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru,sementara tahun 2015-2017 total telah membangun 105 lokasi pelabuhan,berarti samapi dengan tahun 2018-2019 ini hanya bisaembangun 50% dari target,ini semua juga di tunda pembangunannya karena tidak ada dana.
Dampak negatif dari kegagalan kegagalan pembangunan Infrastruktur sebagai berikut :
1. Data BPS menyebutkan penyerapan tenaga kerja disektor konstruksi justru turun 230 ribu orang,karena target mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui pembangunan infastruktur gagal.
2.Enam BUMN besar tercat memiliki hutang Rp.291,7 Trilyun pada kuwartal I tahun 2018 atau tumbuh 68 persen dari periode sama tahun sebelumnya Rp.173.2 Trilyun. Ke enam BUMN itu adalah : PT.JASA MARGA,PT.ADHI KARYA,PT.WIKA,PT.WASKITA KARYA,PT.HUTAMA KARYA dan PT.PP (pembangunan Perumahan).
3.Lemahnya Rupiah juga didorong ambisi pembangunan infrastruktur yang melebihi kemampuan sendiri.karena pembangunan infrastruktur mendongkrak bahan baku material import.
4.Pembangunan proyek Strategis Nasional (PSN) tidak berjalan mulus sepanjang tahun 2018. Pada bulan januari-oktober hanya 2 proyek PSN yang rampung di kerjakan,terhitung dari 2016 hanya selesai 32 Proyek PSN dari total 223 proyek PSN yang telah di canangkan presiden jokowi melalui perpres No.56 tahun 2018 disebutkan plus proyek 3 program meliputi sektor proyek dan 3 sektor program.
Dari uraian uraian di atas, sudahsangat jelas bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal membangun infastruktur yang ditargetkan,dan lebih tragisnya lagi pada bulan Juli tahun 2018 pemerintah akhirnya menghentikan beberapa proyek infrastruktur,dengan alasan pemerintah ingin mengurangi import material. Dan selama ini neraca perdagangan masih defisit karena nilai import lebih besar dari nilai eksport. rencana ini diperkuat realitas obyektif ketidakmampuan memenuhi pembiayaan infrastruktur yang telah di rencanakan.
Inilah catatan saya di awal tahun 2019 ini tentang proyek infrastruktur pemerintahan jokowi periode 2014-2019, telah gagal mencapai target dan seakan akan memaksakan diri seperti cerita- dongeng " Sangkuriang" untuk bisa terwujud dengan sempurna selama 5 tahun ini,'' pungkas Wibisono. [HT]