GELORA.CO - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawasier mengatakan, meroketnya utang pemerintahan Joko Widodo karena managemen pengelolaan uang hasil utang tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu indikator utang kian meningkat di pemerintahan Jokowi.
“Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci,” kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru 'Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di media center pasangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).
Dengan begitu, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Menurut dia, bila pemakaian uang dari hasil utang tepat sasaran, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanya 5 persen saja. Karena penggunaan utang tidak efektif,” ujar dia.
Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini memandang, pengelolaan uang dari hasil utang pemerintahan saat ini beda jauh dengan pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan sebelum Jokowi, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci. Sehingga, peningkatan utang tak naik sebesar saat ini.
“Sekarang utangnya penggunaan tidak jelas. Tidak efektif. Karena tidak semua untuk proyek tapi sebagian itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak layak dibiayai dari pinjaman. Makanya perlu dilakukan reformasi APBN,” jelas dia.
Fuad meyakini, reformasi APBN perlu dilakukan agar bisa mengatasi defisit neraca perdagangan. “Kalau itu di reformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama saja tidak ada utang baru,” ujar dia.
Informasi saja, nilai utang Pemerintah Indonesia per Desember 2018 mencapai Rp 4.418 triliun dari sebelumnya senilai Rp 3.995 triliun, atau naik 10,5% sepanjang tahun. [JP]