GELORA.CO - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). JK menilai pembangunan ini tidak efisien sehingga biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer.
"Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?" ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, sebaiknya KPK dan BPK cepat turun tangan periksa proyek LRT. Jika ada unsur tindak pidana korupsi maka segera dibawa ke pengadilan agar aksinya tidak menular ke pihak lain. Sebagai wakil presiden, kemarahan JK itu tidak main-main. Kemarahan itu pertanda ada sesuatu dibalik proyek LRT.
"Bisa jadi toleransi yang selama ini dipendam JK sudah diambang batas. Batas kesabaran sudah terlampaui. Maka kemarahan itu meledak. Makanya sebaiknya kita berfikir positif saja," paparnya.
Mark-up
Koordinator Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa (GRPB) M. Yusuf, Rangkuti mengatakan, kita tidak mau ada mark-up gila-gilaan yang dibuat oleh konsultan. “Jangan sampai kita harus berhutang keluar negeri gara-gara permainan orang-orang yang mau ambil keuntungan dari proyek LRT ini," jelasnya.
Lebih lanjut Yusuf mengatakan, biaya pembangunan LRT perkilometer biasanya Rp111 miliaran yang dikeluarkan Namun membengkak menjadi Rp500m. Target selesai paling cepat pekerjaan LRT juga akhir 2018. Mungkin JK marah agar ketika proyek LRT menjadi mangkrak maka bukan (presiden saat ini) diakhir pemerintahannya.
Yusuf memberikan saran agar proyek tersebut tidak mangkrak proyek LRT harus di perjelas pembiayaan pekerjaanya supaya tidak ada mark-up dan tidak menjadi pekerjaan yang mangkrak.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Yupita Jevanska Atuna mengaku heran dengan sikap Wapres JK yang mempersoalkan biaya bangun LRT per ilometer Rp500 Miliar. Kenapa juga baru kali ini JK marah disaat proyek LRT sedang berjalan. Kenapa tidak dari awal ketika waktu peracangannya. Sehingga ketika ada kesalahan bisa direvisi agar biaya tidak membengkak.
"Sebagai masyarakat, aneh saja kenapa baru sekarang marah-marahnya. Padahal anggaran itu harusnya ketahuan sejak pembahasan. Ini Sudah jalan setengah masa mau cuci tangan," jelasnya.
Yupita menuturkan, jika hendak serius menjaga uang dan amanat rakyat, maka komentar pedas saja tidak cukup. Satu cara yang lebih efektif adalah sejak JK turun tangan dalam pembahasan guna menekan biaya pembangunan LRT. Pihaknya yakin Indonesia tidak kekurangan ahli teknik sipil dan disiplin sulit untuk membahas dan merancang LRT. Apalagi pembangunan LRT juga tanggung jawab pemerintah pusat.
"Pembangunan LRT ini kan tanggung jawab Pemerintah (eksekutif dalam arti luas). Jadi tidak perlu berkomentar jika tidak mampu mengubah apa-apa," paparnya. [HT]