GELORA.CO - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, memasuki tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, arah politik luar negeri Indonesia justru semakin memudar. Fadli menyoroti salah satunya dari sisi keamanan dan perdamaian.
"Kita cukup bergembira dengan Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Namun ironisnya, peran tersebut memudar," kata Fadli dalam paparannya, Senin, 31 Desember 2018.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mencontohkan kasus diskriminasi terhadap Rohingya di Myanmar dan muslim Uighur di China. Menurutnya, sebagai muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa berperan lebih.
"Terutama dalam isu pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dan muslim Uighur di Xinjiang, di mana tak terdengar suara RI sama sekali," ujar Fadli.
Fadli menyebut, dari hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Menurutnya banyak tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan.
"Namun ironisnya, pemerintah kita diam, dengan pertimbangan isu muslim Uighur adalah urusan politik domestik China," ucap dia.
Menurut dia, diamnya pemerintah Jokowi dalam isu muslim Uighur, menandakan pemerintah gagal memaknai modal besar yang dimiliki Indonesia. Dia menekankan menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi.
"Meskipun saat ini kita sedang memiliki banyak kerja sama ekonomi dengan China, sikap pemerintah Indonesia tidak boleh terpengaruh dengan kondisi tersebut," kata Fadli. [viva]