Said Didu Dicopot, PKS: BUMN Milik Rakyat, Bukan Milik Penguasa

Said Didu Dicopot, PKS: BUMN Milik Rakyat, Bukan Milik Penguasa

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Muhammad Said Didu dicopot dari komisaris PT Bukit Asam lantaran dinilai kerap mengkritik pemerintah terutama terkait divestasi Freeport. Hal itu tentu semakin membuktikan tidak adanya profesionalisme di manajerial BUMN.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Refrizal menilai ketidakprofesionalan dalam mengurus BUMN membuat perusahaan plat merah itu tidak maju-maju.

"BUMN milik rakyat bukan milik penguasa. Jadi jangan disalahgunakan," kata Refrizal kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/12).

Pasalnya, latar belakang Said Didu yang merupakan mantan Sekretaris Kementerian ESDM, sangat expert di bidang pertambangan. Namun karena belakangan, aktivitasnya lebih dekat dengan pihak oposisi akhirnya membuat kubu pemerintah geram.

Refrizal melanjutkan jika kondisi politisasi di jajaran komisaris BUMN ini terus terjadi maka bukan tidak mungkin BUMN akan mengalami kehancuran.

"Bisa hancu-hancuran BUMN kalau disalahgunakan untuk kepentingan politik penguasa terus," imbuhnya.

Soal kritik keras Said Didu terhadap divestasi saham Freeport, legislator asal Sumatera Barat ini membenarkan Said Didu karena divestasi saham Freeport ini hanya menambah utang negara.

"Pembelelian saham perlu diaudit dan uangnya dari mana? Kalau uangnya dari ngutang itu artinya hanya pembohongan pada para rakyat untuk kepentingan politik," tutupnya. [rmol]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita