PSI Minta Rommy Tak Ikut Campur soal Larangan Poligami
logo

15 Desember 2018

PSI Minta Rommy Tak Ikut Campur soal Larangan Poligami

PSI Minta Rommy Tak Ikut Campur soal Larangan Poligami


GELORA.CO - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli meminta Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) tidak ikut campur soal larangan poligami. Guntur menegaskan larangan poligami itu hanya sikap PSI, bukan sikap koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Aturan larangan poligami itu internal untuk mengurus PSI, PPP nggak boleh ngomong dong. PSI punya hak untuk memberikan aturan kepada pengurus dan kader PSI. PPP urus saja PPP, jangan urus PSI," kata Guntur kepada wartawan di restoran Gado-Gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).

Guntur mengatakan PSI tidak mau masuk perdebatan soal agama terkait poligami ini. PSI menekankan pada fakta sosial.

"Kalau disebut menolak poligami anti-Islam, soal poligami PSI tidak mau masuk dalam perdebatan soal agama, tapi soal sosial, fakta sosial, keluarga yang nanti akan dilihat secara saksama bahwa ini bukan soal agama, ini soal sosial suara perempuan," 

Ketum PPP sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Romahurmuziy, sebelumnya menilai aturan tentang poligami yang disebut-sebut PSI itu dapat berdampak pada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Dia tidak ingin penolakan poligami yang dibuat partai pendukung Jokowi itu justru menjadi beban bagi sang petahana.

Guntur yakin kebijakan PSI itu tidak berpengaruh terhadap suara Jokowi. Sebutan Jokowi anti-Islam juga disebutnya tidak berlaku karena cawapres Jokowi adalah Ma'ruf Amin.

Jubir Bidang Perempuan PSI Dara Kesuma Nasution sependapat dengan Guntur. Dia menyebut kebijakan yang diambil PSI tidak melanggar agama.

"Kami kira ini bukan masalah keyakinan atau tidak, tapi ini adalah tentang perjuangan masyarakat yang adil, masyarakat yang tidak diskriminatif kepada siapa pun di masyarakat, baik laki-laki dan perempuan. Jadi jangan diputar, jangan dibelokkan ini ke masalah keyakinan," kata Dara dalam diskusi 'Perempuan dan Politik: Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?'.

Dara mengatakan PSI menolak poligami karena dinilai sulit mewujudkan rasa adil. Dia menepis anggapan PSI anti-HAM.

"Nggak ada PSI anti-HAM. Kita tahu di dalam praktik poligami sulit sekali mencapai kata adil. Sulit sekali tidak ada kekerasan psikis, baik dari istri-istri maupun anak-anak," ujar Dara.

Dara menegaskan PSI menerapkan aturan itu dimulai dari internal partai sendiri. Menurutnya, berdasarkan fakta sosial, poligami lebih banyak menyengsarakan.

"Kami melihat praktik ini sebagai fakta sosial di sini memang ada pro-kontra. Kami melihat poligami sebuah fakta sosial di masyarakat yang lebih banyak menyengsarakan. Kalau dibilang apakah PSI melanggar HAM, justru nggak. PSI ingin melindungi perempuan, ini soal keadilan perempuan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan," ujar Dara.

PSI juga mendorong larangan poligami itu juga dilakukan oleh pejabat publik dan ASN. [dtk]

Loading...

Komentar Netizen

loading...