GELORA.CO - Pembangunan infrastruktur yang dikebut pemerintah dengan menggandeng pihak swasta dan mendatangkan tender dari Tiongkok nampaknya masih menyisakan sejumlah persoalan.
Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pembangunan infrastruktur selalu menempati posisi tertinggi setelah bisnis properti yang menyumbang konflik agraria.
Hal itu disampaikan Sekjen KPA Dewi Kartika ketika mengisi diskusi publik bertajuk 'Infrastruktur Era Jokowi: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif?' di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).
"Data kami selama 3 tahun terakhir, penyebab konflik agraria terbesar adalah pembangunan infrastruktur," kata Dewi.
Dewi menjelaskan, tahun 2015, infrastruktur menempati urutan kedua penyumbang konflik agraria dengan 278 kasus penindasan terhadap petani dan lahannya. Tahun 2016-2017 infrastruktur menyumbang 394 kasus konflik agraria.
"Kekerasan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur adalah indikator ketidakefektifan infrastruktur yang salah sasaran. Nah, dibuktikannya dengan banyak masalah-masalah agraria yang muncul," pungkasnya. [rmol]