GELORA.CO - Kasus pembunuhan dua puluh pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun proyek Trans Papua di Nduga, Papua, bisa menjadi mimpi buruk bagi kedaulatan Indonesia. Pasalnya, bila salah mengambil langkah, Papua berpotensi hilang dari peta nusantara.
Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian berpandangan, kasus pembunuhan pekerja Trans Papua murni tindak pidana yang harus dilakukan penegakan hukum dengan cara menangkap para pelakunya. Bukan melalui operasi militer skala besar.
“Kasus tersebut jangan dibesarkan atau dinasionalisasi, karena itu yang ditunggu oleh pihak mereka (OPM). Untuk memancing penetapan sebagai operasi militer melawan gerakan separatis,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/12/18).
Kapolri menjelaskan, merunut sejarah, Papua masuk ke Indonesia melalui proses resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga untuk memudahkan mengangkat Papua ke sidang PBB adalah dengan dalil terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terjadi pembantaian oleh militer, diskriminasi dan bahkan genosida.
Untuk genosida, lanjut Tito, tidak mungkin hal itu bakal terjadi. Pasalnya, itu akan menjadi seperti putra Papua membunuh saudaranya sendiri. Maka hal ini tidak bisa dijadikan senjata oleh OPM.
“Komandan Brimob Papua asli dari Papua. Diskriminasi juga tidak mungkin, karena semua pejabat pemerintahan asli Papua. Mulai bupati, kapolres, gubernur, semua asli Papua,” jelas Tito yang juga eks Kapolda Papua ini.
Jadi, masih menurut Tito, OPM berencana menjadikan Papua sebagai isu yang dibahas PBB dengan memancing menggunakan isu pelanggaran HAM. Mereka memancing untuk dilakukannya operasi militer sekala besar dengan pendekatan represif dari aparat.
“Bila itu terjadi, maka ditetapkan darurat militer kemuadian terjadi pelanggaran HAM kemudian maju ke sidang PBB dan voting, maka dipastikan Indonesia bakal kehilangan Papua,” demikian Tito. [krc]