GELORA.CO - GP Ansor ikut memprotes tweet yang diduga milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi. GP Ansor meminta pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta klarifikasi Dubes Saudi terkait cuitan yang mengaitkan aksi demo dengan pembakaran bendera tauhid.
Hal ini disampaikan dalam surat yang ditujukan ke Menlu Retno Marsudi. Surat tersebut tertanggal hari ini, Senin (3/12/2018), dan diunggah di akun Twitter Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam surat tersebut, turut dilampirkan screenshot cuitan yang diduga dari akun Dubes Arab yang diunggah pada Minggu (2/12) kemarin, pukul 13.05 WIB. Lampiran surat tersebut selanjutnya disebut 'Unggahan'.
"Perkenankanlah kami menyampaikan permintaan dari Pimpinan Pusat GP Ansor kepada Menteri Luar Negeri, untuk dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan masalah Unggahan," demikian kata Yaqut dalam surat tersebut.
Ada empat poin yang dinyatakan GP Ansor dalam surat tersebut. GP Ansor menjelaskan tentang identitas mereka karena dalam cuitan Dubes Saudi dituliskan 'organisasi yang menyimpang secara akidah'.
Selain itu, dijelaskan soal duduk perkara pembakaran bendera tauhid seperti yang terjadi di Garut, Jawa Barat, pada akhir Oktober lalu. Yaqut menjelaskan bendera yang dibakar merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dilarang di Indonesia. Dia menambahkan perkara itu sudah ditangani pihak kepolisian.
Terakhir, GP Ansor kembali meminta Menlu Retno meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari Dubes Saudi terkait cuitan tersebut.
Berikut ini isi surat GP Ansor:
Salam silaturahim teriring do'a kami sampaikan semoga Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT., serta dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas sehari hari. Amien.
Bersama ini, Kami, Pimpinan Pusat GP Ansor, merujuk kepada pernyataan dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, sebagaimana diunggah pada suatu akun media sosial Twitter, di hari Ahad, tertanggal 2 Desember 2018, pukul 13.05 WIB. Lampiran screenshot unggahan akun media sosial tersebut juga kami sertakan dalam surat ini (selanjutnya disebut "Unggahan").
Perkenankanlah kami menyampaikan permintaan dari Pimpinan Pusat GP Ansor kepada Menteri Luar Negeri, untuk dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan masalah Unggahan.
Pimpinan Pusat GP Ansor dengan ini bermaksud menyatakan respon terhadap Unggahan, sebagai berikut:
1. Gerakan Pemuda Ansor adalah Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan yang berasaskan kepada Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan turut seta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas Unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai "organisasi yang menyimpang secara aqidah" dalam materi Unggahan.
2. Bendera yang dibakar oleh salah satu anggota kami pada kegiatan acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, tertanggal 22 Oktober 2018 adalah bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.
HTI merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik dan kekuasaan, serta telah dilarang Pemerintah di Indonesia dan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah.
3. Baik pelaku pembakaran tersebut, maupun pelaku yang menyelundupkan bendera yang dibakar pada acara kegiatan kami, sama sama sudah diproses di Kepolisian. Masalah ini telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi Unggahan dimaksud.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.
Sebelumnya, PBNU, induk organisasi GP Ansor, juga memprotes keras tweet yang diduga milik Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi. Sebab, tweet itu menyinggung pembakaran bendera HTI yang bertuliskan kalimat tauhid beberapa waktu lalu.
"Hubungan yang baik selama ini yang kita bangun dari dulu sampai sekarang antar-umat Islam Indonesia dan umat Islam Arab, begitu pula pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi selama ini ternodai oleh pernyataan Osama bin Mohammed Al Shuaibi duta besar Arab Saudi di Indonesia, dengan menyebarkan informasi yang keliru dan menyesatkan yang ditulis dalam tweet-nya sebagai berikut," kata Ketua PBNU Said Aqil Siroj dalam jumpa pers yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (3/12).
Said Aqil membacakan tweet yang disebutnya punya Osama. Berikut ini petikannya yang disampaikan Said Aqil.
"'Massa yang berjumlah lebih dari satu juta berkumpul demi menyatakan persatuan umat Islam merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seorang dari pihak organisasi sesat menyimpang kurang lebih sebulan yang lalu' ini ucapan dia," kata Aqil membacakan tweet tersebut.
"'Jadi kemarin itu Reuni 212 itu yang jumlahnya banyak itu karena menyikapi reaksilah terhadap pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum dari organisasi sesat. Dengan dihadiri oleh capres no 02 Prabowo Subianto, wakil ketua parlemen Fadli Zon dan lain-lain bapak-bapak wakil Indonesia'," sambungnya masih membacakan tweet yang disebutnya dicuitkan Osama.
Mas @Os_alshuibi hati2 kalau bersikap yaa. Ini negeri beradab. Anda offside terlalu jauh. Urusan negeri kami, sampean nggak perlu lah ikut2. Apalagi berstatemen dgn kebencian semacam itu. Sekarang, kami tunggu permintaan maafmu. Oke yaa? pic.twitter.com/txw6tc6it2— yaqut cholil qoumas (@GPAnsor_Satu) 3 Desember 2018
[dtk]