GELORA.CO - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, memberikan catatannya terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia.
Catatan #DaruratKorupsi yang ditulis itu untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.
Melalui kicauan di akun Twitternya, @sudirmansaid, pada Minggu (9/12/2018), Sudirman memaparkan bahwa kasus korupsi di Indonesia memang sudah dalam situasi yang darurat.
Menurut Sudirman, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memang sudah terus membaik sejak reformasi.
Namun, di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IPK hanya naik satu poin dari 36 ke angka 37.
Padahal, ujarnya, Jokowi menargetkan angka 65.
Lebih lanjut, Sudirman Said juga mengungkapkan sejumlah kasus selama pemerintahan Jokowi yang ia sebut sebagai kasus memalukan, di mana kasus tersebut baru pertama kali terjadi di Indonesia.
#DaruratKorupsi Nilai buruk dari penggiat anti korupsi dan penegakan hukum itu tak berlebihan. Di bawah Pimpinan Presiden Jokowi negara mengalami banyak kasus yang memalukan, yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia.— Sudirman Said (@sudirmansaid) 9 Desember 2018
Ia juga mengungkapkan bahwa di era Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami tekanan dari pemerintah.
Sehingga, menurutnya Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang mampu untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
Berikut ini kicauan lengkap Sudirman Said terkait hal tersebut.
"#DaruratKorupsi Memperingati Hari Anti Korupsi Se-Dunia (9/12/2018) ijinkan saya berbagi pandangan melalui kultwit.
Korupsi kita memang sudah dalam situasi darurat, tidak salah kalau disebut sudah seperti kanker stadium 4.
#DaruratKorupsi Benar, Indeks Persepsi Korupsi terus membaik sejak reformasi, tetapi empat tahun ini mengalami stagnasi.
Di era Presiden @SBYudhoyono menanjak tajam dari 22 (2005) ke 36 (2015), di masa Presiden @jokowi hanya naik satu point dari 36 ke 37. Cek data deh."
"#DaruratKorupsi Bila dibandingkan dengan target Corruption Perceptions Index yang dijanjikan Presiden Jokowi di awal pemerintahannya, capaian saat ini masih jauh panggang dari api.
Targetnya 65, hasilnya baru 37. Masih jauh kan?
#DaruratKorupsi Silakan cek jejak digital: Empat tahun terakhir pegiat anti korupsi, banyak memberi raport merah pada cara Presiden Jokowi mengurus penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Pasti ada sebabnya.
#DaruratKorupsi Transparansi International menyatakan: “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang sedikit membaik (beberapa tahun ini) adalah buah kerja keras KPK, meskipun KPK mengalami tekanan dan perlawanan yang keras dari pemerintah dan parlemen”
#DaruratKorupsi Nilai buruk dari penggiat anti korupsi dan penegakan hukum itu tak berlebihan.
Di bawah Pimpinan Presiden Jokowi negara mengalami banyak kasus yang memalukan, yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
#DaruratKorupsi Dibawah Pimpinan Presiden Jokowi, 4 dari 7 Pimpinan Lembaga Tinggi Negara terjerat kasus korupsi: Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, dan Pejabat Tinggi MA. Landskap kepemimpinan negara kita penuh noda akibat korupsi.
#DaruratKorupsi Di periode ini, Ketua DPR diadili MKD. Dia gugat ke MA, kembali ke posisinya. Jadi tersangka, gugat praperadilan, tersangka lagi, kabur menghilang. Pelariannya dihentikan oleh tiang listrik. Pimpinan lembaga pembuat hukum permainkan hukum. Ngeri.."
"#DaruratKorupsi Dalam 14 tahun, lebih dari 600 penyelenggara negara masuk penjara karena korupsi, 302 di antaranya terjadi di era Presiden Jokowi.
Trendnya memburuk. Ada yang harus dikoreksi dari iklim bernegara kita.
#DaruratKorupsi Seorang Jenderal ditetapkan Tersangka korupsi menjelang diangkat menjadi pimpinan tertinggi instansi penegak hukum. Praperadilan batalkan status Tersangka nya. Presiden Jokowi tetap menaikan pangkatnya, dan memberinya jabatan strategis. Kok bisa?
#DaruratKorupsi Baru pada periode ini seorang Menteri aktif yang belum lama diangkat, menjadi tersangka korupsi.
Presiden Jokowi kurang hati-hati dalam memilih timnya, mengabaikan cek dan ricek. Ada yang harus dikoreksi dalam iklim bernegara kita.
#DaruratKorupsi Sekedar mengingatkan kembali yang diperjara karena korupsi; 5 Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, 229 Anggota Legislatif, 29 Menteri/Kepala Lembaga, 20 Gubernur, 91 Bupati/Walikota/wakilnya, dan 30 polisi, jaksa dan hakim. Merata di semua lini.
#DaruratKorupsi Saking banyaknya petinggi negara masuk penjara, Kompas (6/12/18) dalam Tajuk Rencananya menulis: “Di penjara khusus korupsi, mungkin para koruptor itu bisa membentuk pemerintahan sendiri, pemerintahan para koruptor”. Memilukan."
"#DaruratKorupsi Di era Presiden Jokowi, @KPK_RI bukannya dikuatkan, malahan mengalami tekanan dan pelemahan yang sangat sistematis dan bertubi-tubi.
Ancaman revisi UU @KPK_RI , UU KUHP, pencabutan kewenangan penyadapan, hingga ancaman fisik kepada petugasnya.
#DaruratKorupsi Selasa legi, 11 April 2017, Novel Baswedan disiram air keras, sebelah matanya rusak permanen. Pelakunya tak diketahui hingga kini.
Negara gagal melindungi keselamatan penegak hukumnya. Ada yang harus dikoreksi dalam iklim bernegara kita.
#DaruratKorupsi Tidak berlebihan jika ada yang mangatakan: dalam pemberantasan korupsi, Indonesia kehilangan Pemimpin dan Kepemimpinan, karena selama 4 tahun lebih negara diurus oleh Pimpinan dan Penguasa.
#DaruratKorupsi Dalam bahasa para auditor, bisa jadi yang rusak adalah lingkungan pengendalian negara.
Preferensi dan perilaku pemimpin tertinggi, kebijakan memilih orang, hingga mekanisme check and balance antar komponen bernegara mengalami pelemahan.
#DaruratKorupsi Suatu kajian menyimpulkan: Pemerintahan belum sepenuhnya merujuk pada Tap MPR No. XI/1998 dan Tap MPR No.VIII/2001.
Delapan Agenda Anti Korupsi 2014-2019 yang dijanjikan Presiden @jokowi juga belum terpenuhi. Silakan kaji.
#DaruratKorupsi Banyak fakta tak terbantahkan: kekuasaan yang dilakukan dengan dan melalui praktek korupsi, dipastikan kekuasaan tersebut akan mendestruksi kinerja perekonomian.
Nggak percaya?...gunakan pikiran jembar dan nurani jernih deh.
#DaruratKorupsi Dalam Journal of Comparative Economics (2001) ada analisis: 1% kenaikan korupsi, akan menggerus pertumbuhan ekonomi 0,72%.
Korupsi memicu instabilitas politik, menurunkan minat investasi, dan menghancurkan produktivitas suatu bangsa. Silakan baca.
#DaruratKorupsi Karena itu, Indonesia membutuhkan Pemimpin yang mampu menjadi komposer sekaligus dirijen orkestrasi gerakan anti korupsi.
Pemimpin bervisi, berkonsep, dan yang mampu menggerakkan seluruh potensi. Kita butuh pemimpin strategis.
#DaruratKorupsi Untuk memimpin pemberantasan korupsi kita butuh pemimpin baru yang tekun bekerja memperkuat dan menggunakan institusi.
Bukan pimpinan yang sibuk membangun pesona pribadi melalui atraksi dan foto selfi."
#DaruratKorupsi Untuk hentikan korupsi politik, kita dukung usul KPK agar Partai Politik dibiayai negara.
Ini mengharuskan Parpol lebih akuntabel, dan bisa mendorong talenta terbaik masuk politik tanpa kendala biaya. Pemimpin strategis akan mendorong kebijakan ini.
#DaruratKorupsi Lembaga penegak hukum harus dipimpin oleh teknokrat terbaik di bidangnya.
Lembaga penegak hukum tak boleh dipimpin tokoh partisan. Pemimpin strategis akan memahami prinsip ini dan akan memperjuangkannya.
#DaruratKorupsi @KPK_RI harus diperkuat dengan tindakan nyata: jumlah anggaran, kewenangan, sumber daya manusia, harus ditambah; bukannya digerogoti.
Pemimpin strategis akan mengorkestrakan tindakan memperkuat @KPK_RI .
#DaruratKorupsi Program Single Identity Number (SIN) harus diperjuangkan secepatnya.
Pemimpin strategi memahami manfaat progam ini bagi tranparansi, keadilan, dan ketertiban segala bidang dari ekonomi, hukum, sosial, hingga politik."
"#DaruratKorupsi Program Single Identity Number (SIN) dapat memperkuat integritas pengelolaan APBN, sistem pengadaan barang dan jasa, kebijakan perpajakan, subsidi, hingga pengurusan hak-hak warga negara di bidang politik.
#DaruratKorupsi. Masyarakat harus dilibatkan sepenuh-penuhnya dalam memberantas korupsi.
Pemimpin berkualifikasi komposer dan dirijen yang mampu menggerakkan perang semesta melawan korupsi.
Indonesia membutuhkan pemimpin terpercaya.
#DaruratKorupsi. Apakah disebut darurat korupsi atau seperti kanker stadium 4, korupsi di negeri kita memang sudah amat merusak.
Kita harus menulis sejarah baru dengan bahu membahu mengatasinya," tulis Sudirman Said.
Sementara itu, diberitakan TribunJogja.com, peringatan Hari Anti Korupsi sedunia dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi di seluruh dunia.
Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia dimulai, setelah Konvensi PBB Melawan Korupsi pada 31 Oktober 2003.
Melalui konvensi tersebut, Hari Anti Korupsi sedunia kemudian ditetapkan akan diperingati setiap tanggal 9 Desember.
Korupsi menjadi permasalahan hampir semua negara, dan banyak pihak yang menyetujui bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan luar biasa.
Meskipun terjadi hampir di setiap negara, tetapi ada beberapa negara yang disebut-sebut sebagai yang terkorup di dunia.
Pada tahun 2018 ini, The World Economic Forum merilis peringkat negara yang melakukan korupsi.
Dikutip dari Intisari, banyaknya kasus korupsi ditunjukkan dengan skala 0-100.
Negara dengan nilai 100 berarti sangat bersih dari korupsi.
Sedangkan nilai 0 atau yang bernilai rendah menunjukkan bahwa negara itu paling banyak melakukan korupsi.
Berikut adalah negara terkorup di dunia, menurut data yang dirilis The World Economic Forum:
1. Yaman dengan skor 16
2. Venezuela dengan skor 18
3. Angola dengan skor 19
4. Chad dengan skor 20
5. Tajikistan dengan skor 21
6. Kamboja dengan skor 21
7. Kongo dengan skor 21
8. Zimbabwe dengan skor 22
9. Burundi dengan skor 22
10. Haiti dengan skor 22
11. Mozambik dengan skor 25
12. Kamerun dengan skor 25
13. Nicaragua dengan skor 26
14. Uganda dengan skor 26
15. Nigeria dengan skor 27
16. Guinea dengan skor 27
17. Kenya dengan skor 28
18. Lebanon dengan skor 28
19. Mauritania dengan skor 28
20. Bangladesh dengan skor 28
21. Guatemala dengan skor 28
22. Rusia dengan skor 29
23. Honduras dengan skor 29
24. Republik Dominika dengan skor 29
25. Kyrgiztan dengan skor 29
26. Laos dengan skor 29
27. Meksiko dengan skor 29
28. Paraguay dengan skor 29
29. Gambia dengan skor 30
30. Ukraina dengan skor 30
31. Iran dengan skor 30
32. Sierra Leone dengan skor 30
Indonesia tak masuk ke dalam daftar 32 negara terkorup di dunia.
Menurut data tersebut, Indonesia mendapatkan skor indeks 37.
Tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong mengkhawatirkan, karena berada di indeks 37, dari negara terbersih dari korupsi dengan nilai 100. [trb]