GELORA.CO - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai, rencana reuni Presidium Alumni 212 sudah tidak relevan jika kembali mengungkit kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal surat Al-Maidah.
Hal tersebut diungkapkan Wiranto seusai menghadiri apel Danrem dan Dandim di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif) Kota Bandung.
"(Kasus Ahok) sudah selesai kan. Kalau demonstrasi soal Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) tidak relevan lagi. Itu masalahnya," ujar Wiranto, Selasa 27 November 2018.
Menurutnya, jika ditelisik lebih jauh, massa 212 membuang tenaga percuma. Sebab, di masa suksesi politik 2019, kondusifitas harus menjadi tanggung jawab sebagai gambaran kedewasaan berdemokrasi.
“Menjelang Pemilu kita ada kekacauan itu kan menandakan bahwa demokrasi kita enggak pernah dewasa. Kondisi sekarang ini kita jaga dengan baik, suhunya hangat boleh, tapi jangan mendidih," katanya.
Karena itu lanjut Wiranto, aparat kepolisian mempunyai kewenangan penuh tidak memberikan izin kepada massa 212 agar tidak turun ke jalan. Misalnya jumlahnya terlalu banyak hingga mengacaukan lalu lintas bisa dilarang oleh polisi.
"Atau jumlah terlalu besar dan mengancam keamanan Nasional, itu boleh dilarang, boleh. Demonstrasi itu kebebasan berpendapat tapi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain, kalau demo kemudian menimbulkan kemacetan se-kota itu namanya bukan demonstrasi, tapi membuat kekacauan," tambahnya. [vva]