GELORA.CO - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengingatkan, agar hati-hati menyatakan ada masjid terpapar radikalisme. Apalagi hasil penelitian hanya di Jakarta dan di masjid Kementerian, Pemerintah dan BUMN.
"Hati-hati jangan-jangan khotibnya mengerti amar makruf nahi munkar. Kalo 41 dari seratus dianggap Indonesia, saya prihatin," kata JK di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tvOne Selasa 27 November 2018.
Wakil Presiden Republik Indonesia ini menjelaskan tidak bisa bila penelitian hanya melihat empat khutbah jumat secara berturut turut. "Masjid minimal ada 34 ceramah per bulan, misal bada Zuhur ada kultum. Bukan hanya khotbah Jumat," jelasnya.
Selain itu JK tidak percaya mengenai kabar ada selebaran radikal yang dijadikan acuan dalam penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di lingkungan masjid kementerian, pemerintah dan BUMN.
"Saya yakin enggak ada selebaran radikal di masjid pemerintah," tegasya.
Atas dasar itu mantan Ketua Umum partai Golkar ini tidak percaya ada masjid di lingkungan pemerintah, kementerian dan BUMN yang terpapar radiklisme.
"Masjid tidak radikal. Bila dianggap keras bukan pengurus, tapi khotib penceramah dari luar. Kalau buka situs DMI lengkap itu siapa saja khatib dan penceramahnya. Sehingga bisa diundang," paparnya.
JK mengusulkan untuk menjaga masjid di lingkungan pemerintah, kementerian dan BUMN dari bahaya radikal, pengurus masjid haruslah pejabat dengan golongan tinggi. Karena selama ini pengurus masjid dari eselon 3 dan 4 saja.
"Nanti diberikan pada yang lebih tinggi sehingga bisa pilih khatib," katanya. [vva]