GELORA.CO - Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ikut menanggapi keputusan pemerintah untuk melakukan relaksasi terhadap daftar negatif investasi atau DNI. Ditemui usai menghadiri acara Indonesia Economic Forum atau IEF, Prabowo Subianto mengatakan bingung dengan kebijakan pemerintah tersebut.
Sebabnya, relaksasi DNI yang dilakukan lewat Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 tersebut tidak tersampaikan dengan jelas. "Saya bingung, hari ini bilang A, besok bilang dengan hal beda," kata Prabowo ditemui usai memberikan pidato dengan judul "The Path Ahead for Indonesia" di IEF Hotel Shangri-La, Karet, Jakarta Selatan, Rabu, 21 November 2018.
Sebelumnya, pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI) sebanyak 54 bidang. Dengan melepas DNI, artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan saham sebanyak 100 persen.
Belakangan relaksasi DNI ini dikritik banyak pihak. Sebabnya, angka bidang yang direlaksasi disebut-sebut berubah-ubah. Selain itu, relaksasi ini juga dianggap membahayakan keberadaan usaha kecil seperti UMKM.
Sementara itu, calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo, Sandiaga Uno mengatakan dirinya mempertanyakan mengenai kebijakan relaksasi tersebut. Karena dia melihat masih belum ada kepastian mengenai berapa banyak bidang yang direlaksasi oleh pemerintah dalam kebijakan itu.
"Masih banyak yang membingungkan dari paket kebijakan tersebut termasuk soal DNI. Mana yang bisa 100 persen dikuasai asing mana yang tidak," kata Sandiaga dalam pertemuan yang berbeda di acara yang sama.
Sandiaga menilai, jika hal benar adanya tentu tidak akan menguntungkan bagi pengusaha kecil seperti UMKM. Karena itu, dalam pandangan tim Prabowo-Sandi, UMKM, pemerintah seharusnya memperhatikan pada level mana atau industri apa investor asing bisa masuk dan berkompetisi.
Untuk mencegah terjadinya kerancuan pemerintah, kata Sandiaga harus menjelaskan seberapa banyak bidang-bidang yang direlaksasi tersebut memiliki jumlah pekerja. Selain itu, pemerintah juga perlu menjelaskan secara lebih detail UMKM mana saja yang akan terdampak oleh kebijakan ini. [tco]