KPK Khawatir Kartu Nikah Seperti Kasus e-KTP
logo

14 November 2018

KPK Khawatir Kartu Nikah Seperti Kasus e-KTP

KPK Khawatir Kartu Nikah Seperti Kasus e-KTP


GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait rencana Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan kartu nikah.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang. Sebab menurutnya, fungsi kartu nikah dengan e-KTP harus jelas perbedaan dan manfaatnya.

"Maka sebaiknya dikaji dulu. Jawabanya yang disarankan sebenarnya ialah kembali menata status kependudukan di e-KTP saja, juga bisa," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Rabu (14/11/2018).

Menurut Saut, peninjauan ulang rencana pengadaan kartu nikah dilakukan agar nantinya tak ada yang menyebut kartu itu hanya sebatas berubah dari kertas menjadi plastik. Hal tersebut berkaca dari proyek pengadaan e-KTP, yang faktanya tak sesuai perencanaan dan dikorupsi.

Terkait pengadaan kartu berbasis elektronik ini, kata Saut, pihaknya merekomendasikan beberapa hal, antara lain pertama mendorong pemerintah mengelola data status kependudukan dengan efesien, efektif, cepat dan murah.

Kedua, KPK mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk hati-hati mengelola uang rakyat. Ketiga, KPK juga meminta pemerintah untuk bisa memilih program apa yang lebih prioritas untuk dikerjakan.

"Tapi lagi-lagi itu pilihan stakeholders," ujar Saut.

Saut juga menyoroti keberadaan buku nikah yang tetap ada meski pemerintah akan membuat kartu nikah. Menurut Saut, hal ini menjadi salah satu alasan pihaknya meminta pengadaan kartu nikah ini ditinjau ulang.

"Itu sebabnya dikaji lagi saja, philosophy hingga itu (kartu nikah) mau dibuat apa?," kata Saut.

Sebelumnya, Kementerian Agama akan meluncurkan kartu nikah bersamaan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis website yang digunakan Kantor Urusan Agama untuk mengelola administrasi pencatatan nikah.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Mohsen menjelaskan penerbitan kartu nikah berbasis teknologi informasi (smart card) bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pencatatan nikah dengan basis data yang terintegrasi.[inc]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...