GELORA.CO - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan perlu pengkajian lebih mendam untuk pelaksanaan event Uda dan Uni Sumbar.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat di mintai keterangan mengemukakan jika kegiatan Uda dan Uni Sumbar berkontribusi dalam menyuburkan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).
“Itu akan kita kaji, jika nanti terbukti kegiatan Uda dan Uni Sumbar ini adalah wadah atau media aktualisasi LGBT di Sumbar, akan kita hentikan kegiatan itu. Karena ini akan merusak,”. Jelasnya, usai menggelar rapat Pembahasan LGBT di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sumbar, Selasa (30/10).
Rapat antara Pemprov Sumbar dengan lintas sektor terkait LGBT menghasilkan kesepakatan untuk memberantas prilaku menyimpang tersebut di Sumbar.
Hadir dalam rapat tersebut, Bundo Kandung, Lembaga Kerapat Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian, Kejaksaan dan stakholder terkait.
Disampaikannya, untuk memberantas LGBT tersebut, diperlukan peraturan nagari dan saat ini dasarnya telah ada yakni peraturan daerah (Perda) nagari. Jika telah ada perda nagari maka di provinsi akan mengupayakan untuk peraturan daerahnya sesegera mungkin.
“Kita akan rapat lebih besar lagi nanti. Kita akan undang rektor perguruan tinggi, kepala sekolah, bupati/ walikota bahkan walinagari. Dan, stakeholder lainnya guna membahas ini selanjutnya,” terang Nasrul.
Uda Uni merupakan ajang pencarian bakat bagi muda-mudi sumbar yang memilili talent dan kepribadian yang bagus yang nantinya bertugas memperkenalkan budaya sumbar ke dunia luar. [swr]