GELORA.CO - Dari segi partai, Fahri Hamzah sudah keluar dari PKS, atau tepatnya dikeluarkan. Sebagai legislatif, ia gencar menyuarakan kritik pada pemerintahan Joko Widodo.
Beberapa orasinya selalu mengungkap kesalahan pemerintah. Menurutnya, inilah fungsi sebagai wakil rakyat yang sebenarnya.
Kali ini, ia terus terang tidak akan pernah mendukung Jokowi. “Dosanya terlalu banyak”, katanya sambil tersenyum.
Ada banyak alasan lain dari Fahri Hamzah, sehingga dirinya tidak mau mendukung Jokowi di pilpres 2019. Tentunya bukan karena partai sebelumnya, PKS yang mendukung Prabowo, tetapi itu menjadi prinsip baginya.
Selaku wakil ketua DPR jelas Fahri Hamzah mengamati secara langsung kinerja pemerintah. DPR memang harus bersuara lantang, tidak boleh diam jika ada yang dinilai salah pada pemerintah. Pandangan Fahri Hamzah yang keras demikian mendobrak dengan semangat reformasi 98.
Sebagai negara demokrasi, suara Fahri Hamzah sah dan legal dalam menyampaikan pendapat. Demokrasi memang harus paham perbedaan, karena demokrasi membuka ruang diskusi dan menutup satu suara.
Sangat mungkin pendapat Fahri Hamzah berseberangan dengan pandangan kelompok pro pemerintah. Tapi perlu diingat, kapasitas Fahri Hamzah adalah Wakik Ketua DPR yang memang berhak atau bahkan harus untuk menyuarakan hak rakyat yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah.
Jika memang tidak setuju dengan pandangan Fahri Hamzah, sebaiknya bersikap kritis pula. Sanggah pandangan Fahri Hamzah dengan argumen, bukan dengan umpatan, karena Fahri Hamzah selama ini menyampaikan pandangannya tidak dengan umpatan.
Paling tidak, Fahri Hamzah memberikan pandangan dalam berdemokrasi, sehingga membuka wawasan berpikir kita dalam bernegara. Mari kita biasakan berpikir positif dengan tidak memandang dari sudut fanatisme, tapi untuk kebaikan negara. [swr]
Video: