GELORA.CO - Kementerian Agama meminta DPR untuk mengubah dasar penetapan biaya haji dari menggunakan kurs rupiah menjadi dolar AS.
Usulan itu disampaikan secara langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018 bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, (26/11).
"Terkait biaya haji tahun 2019, kami Kemenag mengusulkan agar penetapan biaya haji itu ditetapkan dengan dolar AS,” ujar Lukman.
Menteri asal PPP itu menjabarkan alasan pihaknya ingin agara penetapan biaya haji menggunakan kurs dolar AS. Menurutnya, hampir 95 persen pembayaran penyelenggaraan haji dilakukan dengan mata uang asing, yaitu dolar AS dan riyal Saudi.
Penggunaan rupiah tidak sampai 5 persen dari total pembayaran penyelenggaraan haji.
"Jadi, fluktuasi perubahan kurs mata uang rupiah terhadap dolar AS maupun riyal Saudi senantiasa mengalami perubahan. Karenanya, akan lebih aman penetapan biaya haji itu dengan dolar AS,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Lukman, pelunasan biaya haji dan selisih yang harus dibayar pada setoran awal tinggal dikaitkan dengan berapa nilai kurs rupiah saat pelunasan.
"Jadi, tidak ada yang dirugikan," tutupnya. [rmol]