Wiranto Klaim Penegakan Hukum Baik, Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Tinggi
logo

26 Oktober 2018

Wiranto Klaim Penegakan Hukum Baik, Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Tinggi

Wiranto Klaim Penegakan Hukum Baik, Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Tinggi


GELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengklaim hukum ditegakkan dengan baik di era Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tinggi.

“Kita berusaha menciptakan pra kondisi stabil, politik stabil, hukum ditegakkan dengan baik, dan keamanan kita jaga stabilitasnya. Sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat tinggi,” kata Wiranto dalam acara Forum Merdeka Barat terkait empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Gedung Kementrian Sekretariat Negara, Kamis (25/10/2018).

Tak hanya itu, Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut skor Indonesia dalam hal itu sama dengan Swiss. “Namun karena Indonesia lebih besar, kita lebih unggul,” ujarnya.

Wiranto mengatakan Indonesia sebagai negara teraman nomor sembilan di dunia, yang menurutnya merujuk kepada pernyataan badan-badan internasional. Selian itu, Indonesia dikatakannya sebagai tujuan investasi teraman nomor dua di dunia di 2016, dengan menyebut US News sebagai sumbernya. Tidak mungkin suatu negara masuk ke negara yang nggak jelas aturannya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Wiranto tidak menampik adanya dinamika di tengah masyarakat. Meski demikian, ia sekali lagi mengklaim tidak sampai menyebabkan terganggunya stabilitas nasional.

Sebelumnya, demonstrasi Kesatuan Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyoroti kedaulatan hukum di empat tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Padahal, pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi Nawa Cita milik Jokowi.

“Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu,” kata Deni, dari KAMMI.

“Para pelanggar HAM itu telah menyatakan mendukung jokowi. Itulah kenapa kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga kini berakhir dengan nol besar,” lanjut Deni. [kn]

Loading...
loading...