GELORA.CO - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan sertifikat tanah untuk warga disamakan dengan tugas lurah atau camat oleh eks menterinya, Sudirman Said. Pihak Istana memberi pembelaan dengan menjelaskan kehadiran Jokowi dalam acara pembagian sertifikat tanah untuk menjalankan tugas controlling.
"Bapak Presiden beberapa kali hadir dalam pembagian sertifikat hanya ingin memastikan apakah perintahnya kepada Menteri ATR/Ka-BPN berjalan seperti yang ditargetkan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada detikcom, Kamis (18/10/2018).
Seperti diketahui, Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat tanah dibagikan kepada warga pada 2018 dan jumlah tersebut meningkat jadi 9 juta pada 2019. Sebab, Jokowi menekankan ada 80 juta sertifikat yang belum diterima warga.
Terkait dengan targetnya tersebut, Jokowi kerap membagikan secara simbolis sertifikat tanah kepada warga. Menurut Moeldoko, fungsi kontrol Jokowi tidak perlu dipersoalkan apabila bersifat teknis, meski lurah atau camat dapat melakukan pembagian sertifikat tanah. Yang terpenting, kata Moeldoko, pekerjaan yang diberikan Jokowi dapat berjalan dengan baik sampai ke bawah.
"Dalam konteks manajemen, khususnya controlling, tidak terlalu penting apakah itu hal teknis atau strategis. Tapi yang penting sejauh mana pekerjaan itu terkontrol dengan baik," jelas eks Panglima TNI ini.
Sebelumnya, Sudirman membela eks Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan yang mengkritik Jokowi kerap membagikan sertifikat tanah. Eks Menteri ESDM ini lantas menyebut waktu Jokowi bisa terbuang sia-sia jika terus melakukan hal teknis.
"Mas Ferry mengatakan kalau tugas lurah-camat dipegang Presiden, nomor satu, camat-lurah itu kerjanya apa. Kedua, Presiden habis waktunya untuk memikirkan mengerjakan hal yang sangat remeh temeh. Tugas pemimpin negara itu mengerjakan yang keseluruhan, komplektivitasnya bagaimana, bagaimana ngatur orang terbaik untuk perform," ujar Sudirman di Gedung Pakarti Center, Jl Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018). [dtk]