GELORA.CO - Capaian ekonomi selama empat tahun Joko Widodo memimpin negeri ini meleset dari janji kampanye yang pernah didengungkan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa sejak 2014 lalu, pemerintah tidak pernah menembus target yang ditetapkannya sendiri, mulai dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun target APBN.
“Capaian pemerintah selalu berada di bawah target,” ujar Fadli dalam akun Twitter @fadlizon, Rabu (23/10).
Dia kemudian mencontohkan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Saat itu, Jokowi memasang target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adalah sebesar 5,8 persen, dan target APBN 5,7 persen.
Namun realisasi dari target itu hanya 4,8 persen. Sementara di tahun 2016, target RPJMN sebesar 6,6 persen dan APBN sebesar 5,1 persen, tetapi capaian hanya 5,02 persen.
“Begitu juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1 persen, target APBN 5,2 persen, namun capaian hanya 5,07 persen. Hal yang sama saya kira juga akan terjadi pada 2018 ini, di mana target RPJMN mencapai 7,5 persen, target APBN 5,4 persen, namun realisasi hingga bulan September kemarin baru 5,1 persen,” sambungnya.
Realisasi itu terbilang menyedihkan. Sebab, berada di bawah janji kampanye Jokowi yang secara yakin menyebut ekonomi akan meroket hingga 7 persen.
“Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8 persen pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat,” lanjut wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Dia juga menyoroti angka pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan jumlah utang pemerintah dalam empat tahun terakhir.
Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, kata Fadli, selama empat tahun jumlah utang Indonesia melesat hingga 69,75 persen.
“Pada kuartal ketiga 2014, sebelum Presiden Jokowi dilantik, posisi utang pemerintah mencapai Rp 2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun ini, posisi utang tersebut telah menembus angka Rp 4.416,37 triliun,” masih katanya.
“Dengan angka pertumbuhan utang yang mencapai 13 hingga 14 persen per tahun, sementara angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen, jelas menunjukkan kinerja ekonomi pemerintah sangatlah tak efisien,” tukas Fadli. [rmol]