GELORA.CO - Aktivis Ratna Sarumpaet mengakui melakukan kebohongan publik dengan isu penganiayaan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta masyarakat tak terus menyerang Ratna.
"Saya suka katakan ke teman-teman yang terlalu bersemangat, jangan lupa gitu, kemampuan rakyat biasa untuk berbohong dan menyebarkan kebohongan itu sebenarnya tidak mudah. Dalam demokrasi, yang kita sadari punya kemampuan untuk menyebarkan berita dusta itu dan canggih begitu adalah negara, pemerintahan," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Fahri lantas berbicara soal sistem check and balances atau pengawasan dalam demokrasi di Indonesia. Pengawasan itu disebut Fahri dilakukan parlemen.
"Jadi kalau kita marah dengan kelakuan penyebaran berita bohong oleh Bu Ratna, itu satu sisi. Tapi jangan lupa kita tetap harus marah kalau yang melakukannya itu negara, pemerintahan. Harus adil sikap kita," ujar Fahri.
Apa maksud Fahri soal marah ke pemerintah jika pemerintah berbohong? Fahri berbicara soal janji-janji pemerintah yang menurutnya belum ditepati.
"Ya kalau pemerintah berbohong, ya dia tetap harus dikategorikan sebagai kebohongan, gitu. Ya banyaklah. Kalau kebohongan-kebohongan yang kentara tentang pemerintah kan diulang-ulang dan pemerintah sampai sekarang abai memberikan penjelasan," kata Fahri.
"Kalau investigasi kepada Ibu Ratna begitu cepat, kenapa pemerintah tidak menjelaskan investigasi kepada kasus yang sama," sebut Fahri.
Lebih jauh, Fahri memerinci contoh janji pemerintah yang dianggapnya hanya kebohongan. Dia meminta rakyat mengejar janji-janji itu.
"Kan orang meminta penjelasan pemerintah tentang buyback Indosat, tentang apa namanya... janji ekonomi, tentang ada begitu banyak persoalan yang pernah dikatakan pemerintah bahwa nanti akan begini BBM tidak akan naik dan sebagainya. Itu pernah ada dan itu harus diucapkan juga, harus ada permintaan maaf juga kalau dianggap itu sebagai suatu kesalahan," beber Fahri.
"Jangan kalau rakyat biasa berbohong kita semua ribut tapi kalau pemerintah berbohong kita diam saja. Itulah di dalam demokrasi check and balances sistemnya dibuat. Jangan terlalu semangat menghajar Bu Ratna, nanti orang akan serang balik juga bahwa pemerintah juga melakukan kebohongan," pungkasnya. [dtk]