Penanganan Bencana Pemerintah Disebut Seperti 'Pemadam Kebakaran'
logo

4 Oktober 2018

Penanganan Bencana Pemerintah Disebut Seperti 'Pemadam Kebakaran'

Penanganan Bencana Pemerintah Disebut Seperti 'Pemadam Kebakaran'


GELORA.CO - Indonesia merupakan satu-satunya negara yang terletak pada pertemuan tiga lempeng utama bumi, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Tiga lempeng ini senantiasa bergerak dan bertumbukan, sehingga berpotensi menimbulkan gempa.

Dalam hal ini, Indonesia selain memiliki posisi strategis tapi sekaligus juga sangat berbahaya, karena memiliki potensi dilanda gempa berkekuatan besar. 

BMKG mencatat, ada 19 kali gempa besar yang merusak sepanjang tahun 2017 dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban cedera serta kerusakan rumah dan bangunan. 

Namun ironi, tingginya aktivitas gempa bumi di negeri ini tidak sebanding dengan tingginya tingkat kesiapsiagapan dalam menghadapi bencana. 

"Padahal, kita mengetahui struktur bangunan yang buruk dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai siaga bencana mayoritas menjadi faktor utama jatuhnya korban akibat bencana," kata Kolektif Pimpinan Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (KPN Rekan Indonesia), Agung Nugroho, Jakarta, (3/10/2018). 

Malangnya, sepanjang sejarah republik ini, kekuasaan tidak pernah hadir dalam persoalan bencana alam. 

Menurut dia, pemerintah selama ini hanya merespon selayaknya pemadam kebakaran setelah bencana lewat lalu kembali melupakan tentang kesiapsiagaan bencana. 

"Dalam setiap pidato kenegaraan sepanjang silih bergantinya pemerintahan di negeri ini tidak pernah ada ungkapan tentang bahayanya republik ini yang secara demographi berada diatas garis cincin api," ungkapnya.

"Bencana sejatinya adalah bertemunya antara bahaya dan kondisi masyarakat yang rentan atau masyarakat yang tidak berdaya sehingga selalu menjadi korban," ujar Agung. 

Agung mengatakan, dalam konteks ini, saat terjadi bencana hanya ada tafsir tunggal, yakni masyarakat yang selalu menjadi korban, baik korban meninggal dunia, kehilangan harta benda, sakit, cacat dan lainnya. Tidak ada tafsir lain selain keadaan nyatanya seperti itu. 

Menurut Agung, ini bukti kekuasaan tidak pernah hadir di masyarakat. Mestinya kekuasaan memberdayakan masyarakat, melalui mitigasi bencana dan lainnya, sehingga masyarakat menjadi tidak rentan dan tidak jatuh korban terlalu banyak manakala ada bencana. 

Agung mengkhawatirkan jika ke depan masyarakat akan muak dengan kekuasaan lantaran ia tidak pernah memberi manfaat kongkret dalam kewajibannya melindungi jiwa atau kehidupannya. 

"PR kita bersama ke depan adalah bahwa bencana harus menjadi bagian yang integral dari perencanaan pembangunan bangsa," pungkas Agung. [tsc]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...