GELORA.CO - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, jika pemerintah macam-macam dalam mengelola negara, maka ia akan mengajak anggota DPR untuk mengganggu pemerintah. Pasalnya, para anggota dewan di Senayan juga memiliki hak ganggu.
“Kalau pemerintah macam-macam, ya, diganggu. Ada saja jalan bagi anggota DPR untuk menggunakan hak ini. Inilah yang membuat DPR relatif agak bargain (memiliki posisi tawar agar tinggi),” kata Fahri saat menjadi keynote speaker dalam seminar nasional MKD di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2018).
Melalui Seminar yang bertajuk “Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik” itu Fahri mengatakan, berdasarkan International Parliamentry Union (IPU), ada lima upaya bagi DPR untuk memperkuat ekstistensinya.
Pertama, setiap anggota DPR harus mengakar. Artinya, anggota DPR dipilih oleh rakyat yang berdaulat dan merdeka.
Kedua, pluralistik representatif. Di Indonesia, kata Fahri, anggota DPR nya sudah mewakili semua struktur suku, agama, golongan dan sebagainya.
“Itu yang membuatnya modern,” kata Fahri.
Ketiga, ada sistem pendukung. Dalam amendemen MD3, DPR terus memperkuat sistem pendukungnya itu.
Oleh karena itu, DPR menambah pasal-pasal tentang Hak Representasi yang mana seorang wakil rakyat harus dekat dengan rakyat. [swr]