GELORA.CO - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan kritikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beri peringatan pada Direktur Utama BPJS.
Hal ini disampaikan Fahri melalui Twitter miliknya, @FahriHamzah, Kamis (18/10/2018).
Fahri mengomentari peringatan Jokowi karena dianggap bisa menjadi titik lemah Jokowi yang kembali maju mencalonkan presiden.
Selain itu, Fahri juga meminta Jokowi sebagai presiden tanggap dan peduli atas masalah yang kini dialami BPJS yakni defisit.
Ia juga membandingkan Jokowi yang galak bangun infrastruktur namun tidak sanggup menangani defisit BPJS.
Berikut ini tweet dari Fahri Hamzah yang dikutip TribunWow.com.
"Teman2 sambil aktivitas pagi Sy nonton TV pak @jokowi sedang komplain kepada dirut @BPJSKesehatanRI dan @KemenkesRI tentang #DefisitBPJS yg sampai ke meja beliau. Beliau menyentil keras. “Masak beginian aja sampai presiden”, semburnya. Para pejabat tertawa kecut.
Kebetulan, saya sudah melakukan investigasi masalah ini. Saya ingin buka sedikit catatan supaya presiden @jokowi sebagai presiden membaca fakta yang benar (baik betul saya). Karena ini. Om waktu yang bisa meledak pas mau pencoblosan. Waspada. #DefisitBPJS
Pernyataan pak @jokowi itu isyaratkan beliau tidak dapat masukan yang benar. Dan kayaknya memang salah paham. Fatal sekali sebetulnya. Karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) itu bisa jadi ladang pembantaian saat debat Pilpres yg akan datang. (Baik lagi kan gue).
Pak Jokowi, BPJS Kesehatan adalah program strategis nasional yang oleh bapak disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Di awal kemunculannya dulu kartu KIS ini Bapak bagi-bagi sebagai kampanye, bekal mendulang simpati dari rakyat.
Hari ini saya mengingkatkan Pak Jokowi jika BPJS Kesehatansedang mengalami masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Karena itu negara harus hadir, Presiden harus tanggap dan peduli. Kalo Presiden peduli, sebenarnya permasalahan mudah diselesaikan.
Sekali lagi bahwa JKN-KIS ini adalah program strategis nasional. Bertujuan memberi perlindungan kesehatan menyeluruh (universal coverage) bagi rakyat Indonesia. Elemen yang terlibat begitu banyak dan jika dibiarkan bermasalah maka dampaknya juga masif.
Di sana ada peserta BPJS yang sebagian besar adalah rakyat tidak mampu. Saat ini jumlah kepesertaannya sudah 77% ( 201 juta jiwa). Ada jutaan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terhimpit nasibnya dan bergantung pada sukses program ini.
Ada ratusan rumah sakit dan institusi kesehatan yang terganggu opersionalnya. Perusahaan farmasi dan penyedia obat terancam gulung tikar. Sebagai wakil ketua @DPR_RI saya pernah kumpulkan mereka dan mendengar keluhannya. Panjang.
Jadi ini bukan permasalahan remeh. #DefisitBPJS Kesehatan ini adalah masalah strategis, jangan dilempar begitu saja kepada direktur @BPJSKesehatanRI. Karena mereka hanya skrup dari sistem besar yang gagal mengatasi masalah ini. Defisit membengkak. Terus membengkak.
Saya teringat saat kartu2 ini dibagi. Nuansanya sukses sekali. Janganlah kalo berhasil saja kita turun tangan menghadap ke rakyat, tapi kalo gagal kita Gak mau tau . Ini adalah negara, ada sistemnya, ada leadership seorang kapala pemerintahan harus nampak.
Kalo kita seriusi ini hanya masalah alokasi uang saja. Kalo selama ini pemerintahan Pak Jokowi begitu mudah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk bangun infrastruktur, masa #DefisitBPJS Kesehatan yang hanya 10 triliun saja tidak sanggup. Mereka sudah hitung.
Secara prinsipil akar masalah defisit jelas, iuran yang masuk tidak seimbang dengan klaim yang dibayarkan karena harga iuran dibawah nilai ekonominya (underprice). Mau diotak-atik seperti apa ya masalahnya akan kembali ke itu lagi. Itu aja akar #DefisitBPJS ini.
Kemarin RAPBN 2019 telah disepakati bersama DPR. Ini peluang pemerintah untuk mengambil alih persoalan defisit BPJS. Saya belum periksa apakah pengambilalihan ini sudah tercantum. Alokasikan saja, karena Ini jelas kok untuk kepentingan masyarakat bawah.
Tolong pastikan, saya katakan apa adanya. Kalo mau dipilih lagi oleh rakyat, ini saran kongkret saya. Selesaikan permasalahan #DefisitBPJS Kesehatan, tambah subsidi PBI ke rakyat. 10 triliun itu uang yang kecil dibandingkan dana PMN BUMN yang ratusan triliun itu.
Apalagi jika program pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini difokuskan untuk membangun infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Itu akan lebih riil dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat bawah. Karena kesejahteraan rakyat adalah permasalahan riil saat ini.
Jangan lupa, kita mungkin bisa memanipulasi pikiran rakyat bahwa rakyat sejahtera. Tetapi urusan perut, urusan kesehatan dan pelayanannnya tidak bisa dimanipulasi. Dan rakyat akan benar-benar memilih pemimpin yang bisa menjamin kesejahteraannya.
Saat bertemu para stakeholders, saya melihat titik mentoknya ada di langit kekuasaan, di sebelah kiri kanan bapak. Bukan di bawah. Yang dibawah adalah korban dari ketidakmampuan mengambil keputusan yang sebetulnya sederhana.
Lalu, karena keputusan dilempar lagi ke bawah, muter2lah bola itu ditendang kesana kemari. Kita sih melihat seolah semua lagi sibuk kerja selesaikan masalah, ternyata semua justru sedang sibuk ke sana kemari memperpanjang masalah. Modus ini hampir di semua bidang.
Waspadalah pak @jokowi karena di sekitar bapak banyak orang Gak mau ambil resiko dan semua ditumpuk ke sisi bapak. Ada banyak bola yang ditendang ke wajah bapak. Maka ini bisa jadi masalah yang meledak dan merugikan bapak setelah merugikan rakyat banyak.
Ini sekedar catatan pahit tentang komplain bapak kemarin. Silahkan dinikmati dengan secangkir kopi pahit pagi ini. Agar tidak terlalu pahit, tambahkan kebesaran jiwa dan kebersihan hati. Kritik saya niatkan baik. Semoga diterima baik. Demi kebaikan bersama. Amin," kicau Fahri Hamzah.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Jokowi menegur Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, pada Rabu (17/10/2018).
Jokowi heran karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.
Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian.
"Mestinya sudah rampung lah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi.
"Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," tambahnya.
Jokowi mengatakan, sekitar sebulan lalu ia sudah memutuskan untuk menambah anggaran BPJS sebesar Rp 4,9 Triliun lewat APBN.
Namun, dana talangan itu masih belum cukup untuk menutup defisit.
Presiden mengaku heran dengan kondisi itu.
"Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 T', lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.
Jokowi meminta BPJS untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada.
Jika sistem telah diperbaiki, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
"Saya sering marahi Pak dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu RS. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.[tribun]