GELORA.CO - Aksi honorer K2 (kategori dua) memprotes seleksi CPNS 2018 jalur umum masih berlangsung. Kamis (4/10) ratusan tenaga honorer kategori dua (K-2) menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD DI Yogyakarta.
Tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Yogyakarta ini menuntut pemerintah pusat menunda rekrutmen CPNS.
Mereka juga menggalang dukungan dari DPRD DI Yogyakarta. Agar lembaga wakil rakyat itu ikut menyuarakan penolakan terhadap rekrutmen yang dianggap tidak berpihak kepada tenaga honorer.
Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 DIJ Eka Mujianta menuntut pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebab, undang-undang inilah yang mengganjal tenaga honorer K2 mendaftar sebagai CPNS. Lantaran regulasi ini tidak mengatur peluang honorer K2 jadi CPNS.
Tenaga honorer K2 di DI Yogyakarta, Eko menyebut, jumlahnya mencapai 3 ribuan orang. Mereka tersebar mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah, pusat pelayanan kesehatan, hingga sekolah ini telah mengabdi belasan tahun. Bahkan, ada pula yang mengabdi sejak 33 tahun lalu.
Dengan lamanya pengabdian ini, Eko meminta pemerintah pusat tak menutup mata. Idealnya, pemerintah pusat memprioritaskan tenaga honorer K2 dalam rekrutmen CPNS 2018.
”Kami hanya di-PHP terus, Pak. Hanya dibohongi dan diberikan janji-janji terus," keluh pegawai tidak tetap di SMPN 3 Tempel, Sleman, ini di depan Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana.
Yoeke, sapaannya, berjanji bakal menindaklanjuti tuntutan tenaga honorer K2. Bahkan, politikus PDI Perjuangan ini bakal segera meneken surat rekomendasi penundaan rekrutmen kepada pemerintah pusat.
”Mungkin hari ini (kemarin) saya buat. Kemudian besok (hari ini) kami layangkan ke Menpan RB," janjinya.
Kendati begitu, Yoeke mengimbau tenaga honorer K2 kembali menjalankan tugasnya masing-masing. Sembari menunggu komitmen pemerintah pusat.
Setelah mendapat angin segar dari DPRD, rombongan melanjutkan long march menuju kantor gubernur di Kompleks Kepatihan. Dengan tuntutan yang sama, mereka ditemui oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto.
Di depan mereka, Agus pesimistis pemerintah pusat bakal menunda pendaftaran CPNS. Namun, Agus berkomitmen hanya bakal mengusulkan rekrutmen K2 yang mengabdi di lingkungan pemprov.
”Sejak likuidasi dari kabupaten/kota ke provinsi, khususnya guru dan jajarannya, sekarang (pemprov) punya sekitar 540 orang (honorer K2),” sebutnya.[jpnn]