Di Depan Sri Mulyani, Anggota DPR Ini Nilai IMF-WB Meeting Gagal
logo

16 Oktober 2018

Di Depan Sri Mulyani, Anggota DPR Ini Nilai IMF-WB Meeting Gagal

Di Depan Sri Mulyani, Anggota DPR Ini Nilai IMF-WB Meeting Gagal


GELORA.CO - Pemerintah Indonesia banjir pujian lantaran dianggap sukses menjadi tuan rumah pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) 8-14 Oktober 2018 di Bali. Pujian mengalir untuk kelancaran acara selama sepekan berjalan lancar hingga pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung Game of Thrones, serial drama televisi di HBO.

Capaian pertemuan IMF-WB tersebut dikritik anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam. Dia menganggap pertemuan tersebut gagal karena setelah menggelar acara itu pemerintah justru pesimistis terhadap kondisi nilai tukar rupiah di 2019.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro 2019 pemerintah mengusulkan perubahan proyeksi nilai tukar di 2019 menjadi Rp 15.000/US$. Proyeksi itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Banggar DPR, Senin (15/10/2018).

"Terlepas dari banjirnya pujian acara IMF-WB, justru publik dikejutkan dengan oleh-oleh yang namanya ketidakpastian sehingga mendorong pemerintah mengubah asumsi nilai tukar dari Rp 14.500 menjadi Rp 15.000," kata Ecky dalam rapat Banggar DPR, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Pemerintah memutuskan proyeksi tersebut berdasarkan prediksi Bank Indonesia (BI) dolar AS akan bergerak di kisaran Rp 14.800-Rp 15.200. Proyeksi BI berdasarkan hasil pembahasan di pertemuan IMF-WB di Bali, yang menyimpulkan ketidakpastian global masih berlanjut di tahun depan.

Menurut Ecky, sebagai tuan rumah, pemerintah seharusnya mendorong optimisme dalam rapat IMF-WB kemarin, tapi justru malah pesimistis.

"Terlepas acara itu berhasil dalam konteks seremonial, saya menganggap itu kegagalan. Bayangan saya berharap ada optimisme baru terkait hasil acara itu," tuturnya.

Raker Banggar dengan pemerintah hari ini pun berakhir diskors. Banggar sepakat untuk meminta pemerintah menjelaskan lebih rinci terkait perubahan asumsi nilai tukar tersebut. [dtk]

Loading...
loading...