GELORA.CO - Fakta kondisi pengungsi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala diungkap sebuah surat kabar atau koran harian dari Tribun Trimur.
Para pengungsi harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan air minum. Dalam koran tersebut, bertuliskan headline berita “Mau Minum, Pengungsi Dimintai KTP dan KK”.
“Masa kalau mau ambil air mineral saja harus menyetor KTP atau kartu KK,” ujar salah satu pengungsi, Hartini (45) di Lapangan Watulemo, Sabtu (6/10/2018) seperti dilansir dari Tribun Timur.
Hartini menyebutkan, untuk meminta air mineral kemasan gelas dia diwajibkan menyetor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) .
Menurut Hartini, seharusnya petugas bisa berlaku adil atau melihat kondisi ini dengan kaca mata kemanusiaan, bukan cara atau sistem birokrasi berbelit-belit.
“Kami harap pemerintahan atau petugas melihat kami sebagai pengungsi bukan sebagai pengemis atau apa, kita butuh masih mau hidup pak,” ungkap Hartini memohon-mohon.
Diceritakan Hartini selaku pengungsi, Rumah Hartini di Kampung Petobo yang tertelan lumpur hingga 10 meter tapi dia tetap diwajibkan membawa KK dan KTP untuk syarat mengambil air menjadikannya miris dan kecewa terhadap pemerintah.
“Rumah saya di Petobo dan semua orang tahu di kampung kami terkena tsunami lumpur dan tanah, rumah kami terkubur, masa masih minta KTP,” lanjut Hartini menceritakan nasibnya pasca tsunami menerjang perkampungannya.
Hartini dan suami, Bernat (50) bersama empat anak hanya selamatkan pakaian di badan, akibat lumpur yang tiba-tiba keluar dari dalam tanah usai gempa.
Curhatan miris Hartini juga dialami oleh warga pengungsi lainnya.
Dalam unggahan Rabbani Herba, seorang penguungsi menuliskan perihal syarat KTP dan KK ini justru mencekiknya.
“Pulang aja kamorang (kalian). Kami tak punya KTP dan KK utk ambil sembako.
GALI AJA RUMAHKU! (yg sudah ditenggelamkan gempa dan tsunami).”
Selain susahnya mendapat air mineral, para pengungsi juga berharap bantuan berupa beras, popok bayi, obat-obatan, dan pakaian setidaknya diadakan.
Diketahui, selama para pengungsi di Lapangan Watulemo belum juga melihat wali kota, wakil wali kota dan Gubernur Sulteng mengunjungan pengungsi.
Kata salah satu pengungsi, setidaknya kepala daerah dan pemerintahan di Palu dan Sulteng bisa mendengarkan keluhan para pengungsi usai bencana ini. [swr]