GELORA.CO - Demontrasi Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berujung ricuh pada Jumat (14/9/2018) siang. Demo rusuh ini setelah massa menenuaikan salat Jumat.
Kurang lebih sekitar 40 mahasiswa merangsek masuk gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada aksi tersebut, massa naik pitam lantaran tidak ada satu anggota Dewan pun yang berada di Kantor DPRD Kalsel tersebut. Sebelumnya, massa yang sama sudah pernah berdemonstrasi di lokasi yang sama.
Alhasil, emosi massa pun memuncak hingga berujung kericuhan di ruang rapat paripurna. Seluruh papan nama anggota dan unsur pimpinan DPRD Kalsel yang berada di meja rapat dilempar habis ke lantai.
Aksi saling dorong pun terjadi antara pihak mahasiswa dan aparat Polresta Banjarmasin. Dengan cepat, polisi langsung mengamankan dan membawa puluhan mahasiswa yang melakukan aksi tersebut ke Mapolresta Banjarmasin. Sebagian massa diborgol karena diduga sebagai provokator.
Mahasiswa diangkut memakai truk ke Mapolresta Banjarmasin. Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera mengambil keputusan agar rupiah menguat di tengah pelamahan nilai tukarnya terhadap dollar AS. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 15.000 per dollar AS.
Dengan melemahnya rupiah terhitung sejak 5 September 2017 sampai 13 September 2018 nilai tukar rupiah mengalami penurunan drastis dari Rp. 13.154,- sampai Rp. 14.841. Belum lagi selesai satu permasalahan ditambah lagi oleh masalah lainnya yang mengakibatkan berbagai macam kebijakan buruk bermunculan, sehingga berdampak negatif seperti: dijualnya aset PT. Pertamina, utang luar negeri mencapai Rp 5.336 T, melonjaknya impor, subsidi BBM dicabut, naiknya harga bahan pokok, kelangkaan LPG 3 kilogram, banyaknya TKA di Indonesia, dan pelarangan suara azan menggunakan pengeras suara.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan menuntut:
1. Turunkan Presiden Jokowi,
2. Menteri perekonomian memperkuat keadaan ekonomi negara,
3. Turunkan harga BBM,
4. Stabilkan harga eceran tinggi LPG,
5. Perbaiki kualitas bahan dalam negeri,
6. Pecat menteri agama RI, Lukman Hakim,
7. Hapuskan perpres no 20 tahun 2018, tentang tenaga kerja asing,
8. TNI/Polri tetap netral dalam menghadapi pemilu. [kumparan]