logo

4 September 2018

Rupiah Kritis, Kredibilitas Pemerintah Makin Menipis

Rupiah Kritis, Kredibilitas Pemerintah Makin Menipis


Oleh: Djony Edward*

Pergerakan rupiah hari ini mencatat rekor terbaru ditutup melemah 153 poin atau 1,04% menyentuh level Rp14.863 per dolar AS, level terendah sejak 1998. Level terlemah selama 20 tahun ini membuat para menteri ekonomi ketar-ketir, akankah krisis moneter terulang?

Sementara di bank-bank dan di pedagang valas rupiah diperdagangkan antara Rp15.085 hingga Rp15.275 per dolar AS pada pukul 15:09 sore.

Bergeming dengan kondisi rupiah yang makin melemah, Presiden Jokowi pun sore ini memanggil para menteri ekonomi untuk meminta penjelasan, sekaligus merundingkan solusi yang mungkin bisa dilakukan. Mulai dari Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Menkeu mengatakan pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas perbankan, harus terus ditingkatkan.

“Langkah pemerintah dari otoritas moneter dan OJK akan disinergikan,” kata Menkeu usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara sore ini.

Sinergi yang dimaksud adalah dari sisi informasi yang disampaikan ke publik khususnya mengenai kebijakan stabilitas. Sehingga pemerintah dan otoritas moneter serta OJK bisa saling menyesuaikan, baik dari sisi pasar surat berharga, portfolio, nilai tukar, dan kemudian dinamika sektor riil seperti ekspor dan impor.

Tujuan utama jurus yang disiapkan pemerintah kali ini adalah mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran. Seperti diketahui, sebagai salah satu sumber sentimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi transaksi berjalan dan transaksi perdagangan.

“Nah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini memang yang bisa dikontrol. Makanya, kami bersama Mendag dan Menperin melihat komposisi dari komoditas yang selama ini diimpor namun nilai tambah ke perekonomian tidak banyak,” ujar dia.

Pergerakan rupiah hari ini menduduki posisi terlemah sejak 20 tahun terakhir, diperkirakan sepanjang September 2018 ini rupiah akan menembus level Rp15.000 karena pengaruh kenaikan bunga Fed Fund Rate (Sumber XE Currency).

Sejarah depresiasi

Jika merunut sejarah, rupiah sempat menduduki posisi terlemah di level Rp17.000 pada Mei 1998. Pelemahan rupiah diikuti pengunduran diri Presiden Soeharto. Rupiah pada September 2015 juga sempat melemah ke level Rp14.855 akibat situasi global yang memburuk, akhir pekan lalu rupiah sempat melemah ke level Rp14.844 terhadap dolar AS.

Maka kalau hari ini rupiah melemah ke level Rp14.863 sebenarnya sudah masuk dalam prediksi banyak analis. Kebanyakan analis memprediksi di sepanjang September ini rupiah menembus level Rp15.000 lantaran Federal Reserve merealisasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR).

Saat rupiah di posisi Rp14.855, OJK melakukan stress-test (tes ketahanan krisis) atas perbankan nasional. Ketua OJK Muliaman Hadad saat itu mengungkapkan jika rupiah menembus level Rp15.000 maka akan ada 5 bank yang bakal collapse.

Tahun ini Ketua OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, berdasarkan stress-test terbaru mengungkapkan jika rupiah menembus level Rp20.000, perbankan masih kuat. Tentu saja pernyataan terakhir lebih menghibur ketimbang mengungkap kenyataan.

Sebab pada 2015, walaupun rupiah menguat kembali, membawa dampak pada kredit bermasalah (non performing loan—NPL) melonjak. Efeknya, hingga Desember 2017, dari total kredit disalurkan sebesar Rp4.620 triliun, NPL-nya mencapai Rp259,9 triliun. Jumlah itu hampir separoh dari jumlah kredit macet industri perbankan pada 1998 sebesar Rp650 triliun.

Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp259,90 triliun tersebut, 51%-nya berasal dari bank pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp132,60 triliun. Kredit bermasalah Bank Mandiri yang harus direstrukturisasi mencapai Rp49,93 triliun, BRI Rp41,37 triliun, BNI Rp28,54 triliun dan BTN Rp12,76 triliun.

Pada September 2018 ini, diperkirakan akan ada tambahan NPL baru, sementara NPL lama yang direstrukturisasi belum rampung. Nilainya diperkirakan mencapai Rp350 triliun. Apatah lagi kalau rupiah menembus level Rp20.000, maka efek krisis semakin besar.

Penyebab rupiah melemah

Jika ditelusuri, penyebab rupiah belakangan ini melemah sedikitnya dipicu oleh lima faktor. Pertama, imbas penguatan tajam dolar AS dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebanyak empat kali dalam tahun 2018. Selain itu menguatnya dolar AS juga karena dipicu oleh meningkatnya imbal hasil (yield) surat berharga AS (treasury bill-T Bill).

Kedua, dampak perang dagang AS dengan China yang berimbas pada kekhawatiran pasar, sehingga pasar lebih merasa tenang dalam situasi seperti itu dengan menggenggam dolar AS.

Ketiga, komplikasi defisit perdagangan yang terus melebar, sampai Juni 2018 besaran defisit pedagangan sudah mencapai US$5,5 miliar atau ekuivalen Rp73,50 triliun triliun. Bank Indonesia memprediksi, hingga Desember 2018, defisit perdagangan bisa mencapai US$25 miliar.

Keempat, kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai US$79 per barel sedikit banyak menjadi pemicu pelemahan rupiah. Karena harga minyak acuan dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar US$48 per barel, artinya terjadi defisit US$28 per barel antara target dengan realisasi. Sementara Indonesia dalam posisi net importir minyak mentah sebesar 1,4 juta barel per hari, sementara kebutuhannya 2,2 juta barel per hari, mengingat produksi kita per hari hanya 800.000 barel per hari. Ini yang menjelaskan mengapa pertamax dan pertamina dex belakangan naik karena memang mengikuti pergerakan pasar.

Kelima, ada kebutuhan dolar AS yang besar untuk kebutuhan untuk melunasi utang pokok dan bunga atas utang valas baik dari pemerintah, BUMN dan swasta. Pemerintah sendiri tahun ini diperirakan melunasi utang dan bunga yang jatuh tempo sebesar Rp396 triliun.

Sementara upaya-upaya yang telah dilakukan adalah BI menaikkan bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 5 kali, dari posisi 4,25% kini menjadi 5,5%. BI juga telah melakukan intervensi di pasar uang dan pasar obligasi pemerintah senilai US$13,69 miliar hingga Juli 2018 (ekuivalen Rp201,38 triliun).

Pada saat yang sama BI menyediakan swap secara cepat dan murah melalui dua jenis, swapoperasi moneter dan swap hedging dari pagi diumumkan hingga jam 2.

BI juga telah mengatur agar devisa hasil ekspor (DHE) ditampung di perbankan dalam negeri. Walaupun 90% dipatuhi, namun hanya 15% yang dikonversi dalam denominasi rupiah. Hanya saja pengaturan DHE itu masih relatif longgar

Pemerintah sendiri sejak 2015 telah menerbitkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi, ditambah Paket Kebijkan OJK dan BI, namun tidak banyak menolong. Pelemahan rupiah terus berlanjut hingga hari ini.

Menkeu mengaku sudah mengelola utang dengan sangat berhati-hati dan dengan secara konsisten mengurangi jumlah utang.

Melihat berbagai upaya teknis yang telah ditempuh namun rupiah tak kunjung menguat, nampaknya nilai tukar kita sudah memasuki kawah candradimuka psikologis. Efek psikologis inilah yang sebenarnya harus diatasi.

Pemerintah perlu menunjukkan adanya sense of crisis dengan berhemat di berbagai bidang. Asian Games 2018 lalu dikabarkan memakan biaya Rp30,7 triliun, suatu pemborosan di tengah krisis dan di tengah bencana Lombok yang tak berkesudahan.

Pemerintah dan BI perlu menciptakan bauran kebijakan, antara lain memperketat pengaturan DHE (capital management flows–CMF). Thailand juga mewajibkan eksportir melakukan repatriasi dan menempatkan 100% DHE-nya di bank dalam negeri. Sementara, Ukraina mewajibkan eksportirnya menjual 50% DHE, dan Jamaika mewajibkan eksportir menjual 25% DHE. Indonesia bisa mulai dari 50% DHE wajib dikonversi dalam rupiah, kalau kondisi makin parah bisa ditingkatkan 100%. Namun begitu kondisi membaik diturunkan lagi secara perlahan.

Pada saat yang sama, pemerintah pelru mengurangi ketergantungan pembangunan dengan utang, artinya Pemerintah harus mengembangkan pembangunan berbasis investasi.

Hal yang jarang terlihat pada pemerintah kali ini adalah melakukan kreativitas pembiayaan defisit APBN baik dengan efisiensi, inovasi produk investasi, inovasi tawaran return yang menarik dan inovasi teknik penggalangan dana pembangunan, seperti melakukan asset back securites (ABS) atau asset back nature (ABN).

Bahkan bila diperlukan BI bisa melakukan capital control secara siklikal. Saudi Arabia, China, Malaysia dan Hong Kong telah lama melakukan capital control permanen dan mata uangnya relatif stabil. Indonesia bisa memulai capital control siklikal, ketika rupiah melemah capital control diperketat. Ketika kondisi membaik, dikendurkan secara perlahan.

Sebagaimana saran dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, perlu juga menciptakan new ship economy. Caranya dengan menjadikan alur laut internasional Indonesia sebagai alur laut komersial. Setiap kapal asing yang melewati di-charge sebagaimana jalan tol. Sejak kita merdeka laut internasional kita gratiskan untuk kemakmuran negara lain.

Sebagai bagian dari new ship economy, memindahkan pusat trading sawit internasional dari Belanda ke Indonesia. Alasannya sederhana, produsen sawit terbesar di dunia ada di Indonesia lalu disusul Malaysia. Indonesia bisa melobi Malaysia untuk menciptakan pusat trading sawit bersama di Indonesia karena bahan baku dan produk turunan sawit terbesar di dunia ada di Indonesia.

Dengan memperhatikan anatomi persoalan rupiah hari ini dan perlunya bauran kebijakan yang solid, tampaknya juga diperlukan keberanian dan terobosan untuk kembali mengangkat harkat dan martabat rupiah. Apakah rezim sekarang ini mampu?

Semua akan terjawab hingga April 2019. [swa]

*) Penulis adalah Pengamat Keuangan

Loading...
loading...