logo

13 September 2018

Rizal Ramli Bisa Bongkar Komisi Impor yang Diterima Oknum Pejabat

Rizal Ramli Bisa Bongkar Komisi Impor yang Diterima Oknum Pejabat


GELORA.CO - Rencana Partai Nasdem melaporkan Rizal Ramli (RR) viral di dunia maya. Warga dunia maya dan sejumlah tokoh mendukung mantan Menko Kemaritiman tersebut. Mereka menyebut apa yang disampaikan Rizal Ramli benar adanya, karena impor komoditas secara ugal-ugalan yang dilakukan Kementerian Perdagangan membuat perekonomian nasional “bobol”.

Mereka meyakini sebagai orang jujur, konsekuen dan konsisten, RR  tidak bicara sembarangan, dan RR diyakini akan membongkar dugaan permainan komisi yang diterima oknum pejabat terkait kebijakan impor sejumlah komoditas yang merugikan petani.

"Pak @RamliRizal dapat dipastikan tidak akan sembarangan menyampaikan apa yg menurutnya benar. Sdh dpt pasti ada data kongkrit di tangan oleh karena itu NasDem bakal menampar mukanya sendiri & memalukan. Bayangkan saja kalau sudah menampar muka sendiri mau balas ke siapa lagi ?" kicau @Cho_mecok.

"Kalau mau berpolitik cerdas harusnya @NasDem stop impor yg rugikan petani kita. Itu pokok masalahnya! Pak @RamliRizal hanya menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai warga negara," kicau @arif_dwipurnomo.

"Itu cuma akan merugikan Nasdem karena rakyat lebih percaya @RamliRizal. Apalagi faktanya impor memng sangat merugikan petani," sindir @rayarton.

"Prof. Rizal Ramli itu orang jujur, konsekuen, konsisten! Bila benar disomasi, itu panggung buat Prof. Rizal Ramli buat cukur semuanya!!!," @kingstaryadi, seperti dilansir rmol.co.

"Sebenarnya sya liat pak @RamliRizal lah yg paling menjaga presiden @jokowi  biar gak dimanfaatin ama orang-orang kaya gini. Ngejilat tapi makan dalaman. Parah. Maju trus pak RR," tambah @teuku_dey.

Petarung

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, jika somasi dilayangkan, maka bisa dipastikan RR akan melawan. Tipikal RR adalah petarung yang pantang mundur oleh gertakan siapapun. Bahkan Kabarnya 1.000 pengacara siap membela Rizal Ramli melawan Partai Nasdem.

Sya'roni menuturkan, mayoritas rakyat yang terdiri dari petani, petambak garam, dan yang lainnya, adalah pihak yang dirugikan adanya kebijakan impor. “Bukan tidak mungkin rakyat ini akan menjadikan Partai Nasdem sebagai musuh bersama," ujar Sya'roni kepada Harian Terbit, Selasa (11/9/2018).

Sementara itu Presidium Pergerakan Andrianto mengemukakan, Rizal Ramli tidak perlu gentar hadapi somasi Nasdem. “Apa yang disampaikan RR sudah benar adanya. Justru publik salut kepada RR masih bersuara kritis dan factual,” ujarnya.

Menurutnya, RR punya dasar kuat dan publik paham jutaan import beras, gula, garam dan lainnya itu policy ugal-ugalan. Sejak era menteri perdagangan Enggartistolah keran import ini begitu derasnya. “Yang disampaikan RR memang demikian. “Maju terus RR,” sebut Andrianto.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan Koordinator Sekretariat Aktivis Gerakan 77-78, Syafril Sofyan mengemukakan, ancaman somasi terhadap RR tidak tepat, apalagi mereka berlindung dengan pernyataan berdasarkan presepsi bahwa mengeritik menteri menjatuhkan martabat presiden.

“Rizal Ramli tidak perlu menanggapi ancaman somasi tersebut sebaiknya dicuekin saja. Saya kira mereka lupa berhadapan dengan siapa, RR seorang aktivis pergerakan sejak 77-78 selalu kritis terhadap penguasa manakala tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Sjafril.

Bagi para aktivis mengenal RR sebagai pejuang atau patriot yang tiada matinya, sejak dulu selalu paling kritis manakala membela kepentingan rakyat, dan  tidsk mengenal takut, kecuali sama Allah itu yg sering didengungkan oleh RR.

Nasdem Bantah

Partai NasDem bakal melayangkan somasi kepada mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Rencana somasi itu dipicu pernyataan Rizal Ramli dalam acara ''Indonesia Business Forum'' yang ditayangkan TV One pada 6 September 2018.

Dalam acara itu, Rizal menyebutkan tingginya angka impor sejumlah komoditas saat ini disebabkan ulah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Namun, kata Rizal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa begitu saja menegur Enggartiasto lantaran takut dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Hal ini mengingat Enggartiasto merupakan menteri yang berasal dari Partai NasDem.

“Jadi biang keroknya sebetulnya saudara Enggar (Enggartiasto Lukita). Cuma Presiden Jokowi enggak berani menegur, takut sama Surya Paloh. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja, biar saya yang tekan Surya Paloh. Karena ini brengsek,” kata Rizal dalam acara tersebut.

Tudingan itulah yang kemudian membuat Partai NasDem berang. Ketua DPP Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo menilai Rizal Ramli menyampaikan informasi yang sesat dan tidak benar. Ia juga mempersoalkan kesan yang muncul bahwa Surya Paloh berada di belakang serta ikut mengatur kebijakan impor yang dikeluarkan pemerintah.

“Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, baik dalam kapasitas sebagai ketua partai maupun pribadi, tidak pernah turut campur dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. Apalagi hingga ikut mengatur ataupun mengambil keuntungan dari situ,” kata Syahrul dalam jumpa pers di Kantor DPP NasDem, Jakarta, pada Selasa (11/9/2018).

Lebih lanjut, Syahrul menyebutkan Surya Paloh tidak memiliki bisnis yang terkait dengan impor komoditas. Sehingga ia mengatakan bahwa tudingan yang dilontarkan Rizal Ramli tersebut tidak berdasar, serta cenderung bermuatan fitnah dan mengarah pada pembunuhan karakter.

Partai NasDem memberi waktu 3x24 jam kepada Rizal Ramli guna merespons somasi yang dilayangkan pada Rabu, hari ini (12/9/2018). Konteks dari somasi tersebut terkait dengan tudingan Rizal Ramli yang menyebutkan seolah-olah Surya Paloh berada di balik kebijakan impor pemerintah.

Apabila tidak ada respons positif dari Rizal Ramli, Partai NasDem pun mengindikasikan bakal membawa masalah itu ke pihak kepolisian. “Ini upaya untuk menciptakan suasana agar kita tidak membiarkan orang berkata kasar dan melakukan fitnah di depan publik tanpa pertanggungjawaban,” ungkap Syahrul.

Syahrul menegaskan Partai NasDem tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. Ia menyebutkan penetapan impor merupakan kesepakatan lintas kementerian di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Bobol

Kritik soal kebijakan impor di era Mendag Engartiasto ini juga pernah disampaikan ekonom Faisal Basri saat menghadiri diskusi mengenai wacana pengendalian impor 900 komoditas di Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Agustus lalu. Bedanya, Faisal tidak menyinggung soal Partai NasDem, lebih-lebih intervensi Surya Paloh.

Dalam acara itu, Faisal mengatakan pelonggaran izin impor komoditas yang dilakukan Kementerian Perdagangan membuat perekonomian nasional “bobol.”

“Sebelum membatasi [komoditas impor], tertibkan dulu kelakuan Pak Enggar. Yang tadinya ada rekomendasi, sekarang enggak ada rekomendasi. [Impor] Seperti air bah sekarang,” ujar Faisal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 29 Agustus 2018 lalu dilansir tirto,id.

Istilah “bobol” yang dimaksud Faisal ialah kencangnya laju impor yang kemudian membuat neraca perdagangan defisit. Menurut Faisal, ada sejumlah komoditas yang tadinya butuh rekomendasi dari sejumlah kementerian teknis, namun saat ini bisa dilakukan cukup dengan rekomendasi Kementerian Perdagangan.

Dalam banyak kesempatan, Mendag Enggartiasto berulang kali menekankan bahwa keputusan impor diambil berdasarkan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Untuk [izin pada] 2018, sudah lama keluar saat rakor. Tidak ada yang keluar tanpa rakor,” kata Enggartiasto saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, pada 20 Agustus 2018.

Sayangnya, Enggartiasto mengaku tidak ingat saat disinggung mengenai kapan tepatnya izin dan rekomendasi impor beras itu keluar. Ia hanya mengklaim bahwa dalam rakor tersebut, para menteri telah menyepakatinya. [harianterbit]

Loading...
loading...