GELORA.CO - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membahas mengenai politik dua kaki dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal ini disampaikan melalui laman Twitternya @AndiArief__,Selasa (11/9/2018).
Andi Arief menyebut perintah Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas memang dua kaki.
Menurut Andi, dua kaki yang dimaksud adalah satu kaki di pilihan legislatif (pileg), dan satu kaki di pilihan presiden (pilpres).
Andi Arief berpendapat justru aneh jika main satu kaki dalam Pilpres 2019.
Menurutnya, ujung tombak pileg adalah calon legislatif, sedangkan ujung tombak pilpres adalah pengurus pusat.
"Soal Demokrat dua kaki jadi rame. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua kaki. Satu Kaki di pileg, Satu kaki di Pilpres. Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan. ujung tombak pileg adalah Caleg, Ujung tombak pilpres adalah Pengurus Pusat," tulis Andi Arief dalam akun Twitternya.
 |
| Unggahan Andi Arief pada Twitter (Twitter @AndiArief__) |
Melalui Twitternya, sebelumnya pada Senin (10/9/2018), Andi Arief menyindir politisi PAN, Saleh Daulay, yang dianggap bermain dua kaki.
Ia pun menyebut dalam koalisi Prabowo Subianto, hanya PAN dan PKS yang memiliki catatan politik dua kaki, sedangkan Demokrat tidak.
Lebih lanjut, Andi Arief mengatakan jika partainya butuh mempertahankan kemenangan di Pemilihan Legislatif (Pileg di Papua).
"Main dua kaki: pilpres dukung Prabowo tapi ikut jadi menteri Jokowi.
Mungkin Pak Daulay dari PAN lebih pas bicara itu, artinya membicarakan diri sendiri ketimbang menganggap strategi demokrat adalah dua kaki.
Perlu dicatat, Demokrat butuh pertahankan kememangan pileg di Papua.
Namanya juga momentum Pileg dan momentum Pilpres.
Kebetulan keduanya dilakukan berbarengan.
Kedua2nya sama pentingnya, tidak ada yg lebih utama.
Kalau Demokrat berstrategi menang pileg sekaligus menangkan Prabowo, itu kedaulatan partai kami.
Partai Demokrat akan meyakinkan gerindra, PAN dan PKS bahwa daerah pertempuran utama itu Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dan Sulsel.
Di sinilah jumlah pemilih besar.
Namun kekuatan 4 partai ini jomplang terutama PAN dan PKS.
Di Sumatera 4 partai ini tidak jomplang.
Dalam koalisi Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, yang memiliki catatan politik dua kaki adalah PAN dan PKS.
PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut menteri Jokowi.
PKS ikut dalam kabinet SBY namun di Parlemen melawan.
Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir," tulis Andi Arief.
 |
| Postingan Andi Arief (Capture/Twitter) |
Sebelumnya Andi Arief juga sempat menyoroti kader-kader Demokrat yang beralih memberikan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019.
Andi pun mengatakan jika ada 5 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang menjatuhkan pilihan pada pasangan Jokowi-Maruf.
Berikut kicauan dari Andi Arief, Minggu (9/9/2018)
"Penjelasan soal isu dispensasi.
Saat Prabowo dan SBY bicarakan koalisi 24 Juli 2018, ada 5 DPD Demokrat yg kebetulan bukan basis suara Prabowo 2014 dan hasil survey ---karena alasan politik identitas-- tidak akan diikutsertakan ketua DPD nya dalam tim pemenangan pilpres.
Dalam pertemuan tersebut Prabowo memaklumi realitas yang ada dalam internal partai demokrat.
Partai demokrat sebetulnya menjadi korban atas meluasnya politik identitas.
5 Daerah itu yang jelas bukan Di Jawa.
Prabowo dan SBY sangat memahami bahwa dalam demokrasi memang memerlukan suara terbanyak, namun demokrasi sendiri tidak bisa menghapus politik identitas dan keberagaman.
Prabowo dan SBY setuju hal itu harus diatur dan dihormati
Ada 5 DPD demokrat yang setia terhadap partai demokrat namun meminta kebijaksanaan atas realitas yang sudah terjadi.
Mereka akan berkonsentraai pemenangan pileg dan bukan pilpres.
Di balik koalisi Gerindra dan demokrat ada kesepakatan soal ini yg bisa dijelaskan," tulis Andi Arief.
 |
| Kicauan Andi Arief (Capture Twitter) |
Sementara itu diberitakan dari Tribunnews.com, DPP Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus kepada pengurus partainya di Papua termasuk Lukas Enembe yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Maruf.
Alasannya dukungan tersebut diberikan karena kader Demokrat di Papua menginginkan partai mendukung Jokowi-Maruf.
"Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karena di sana karena kader-kader kami mayoritas waktu melakukan Rakorda (rapat kordinasi daerah) memang menginginkan berkoalisi dengan pak Jokowi," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahaean, di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, (9/9//2018).
Menurut Ferdinand, Kader Demokrat di Papua mayoritas menginginkan partainya mendukung Jokowi.
"Jadi kami memaklumi apa yang disampaikan pak Lukas Enembe. tetapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat-kalimat yang tidak seolah bertentangan dengan DPP," katanya.
Karena itu, Demokrat menurut Ferdinand tidak akan memberikan sanksi kepada Gubernur Papua yang menjabat Ketua Demokrat Papua, Lukas Enembe karena bertentangan dengan keputusan partai, memberikan dukungan kepada Jokowi.
Partainya menurut Ferdinand tidak mau mengorbankan para calegnya di Papua tidak dipilih masyarakat karena berbeda dukungan pada Pilpres.
"Tidak ada sanksi, tidak ada sanksi, kan saya sudah jelakan barusan, barusan saya jelaskan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus," katanya.[tribun]