GELORA.CO - Presiden Sudan Omar Al-Bashir membubarkan pemerintahan dengan memecat seluruh pejabat tingginya. Langkah itu diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian Sudan yang memburuk.
Keputusan tersebut dikeluarkan Al-Bashir pada Minggu (9/9), waktu setempat. Ia menyatakan, ke depannya jumlah kementerian akan dikurangi dari 31 menjadi 21.
"Presiden Omar Al-Bashir telah menginformasikan bahwa beliau akan memecat seluruh pejabat pemerintahan di seluruh tingkatan, dari Perdana Menteri, Menteri Federal dan Menteri Negara, ini dilakukan untuk menghadapi masalah negara," ujar keterangan resmi Pemerintah Sudan seperti dikutip dari AFP, Senin (10/9). "Pemerintahan baru akan dibentuk, sekali lagi kebijakan ini diambil untuk mendatangkan harapan kepada masyarakat Sudan," sambung mereka.
Kebijakan Al-Bashir memecat seluruh menterinya diambil usai inflasi di Sudan mencapai angka 65 persen.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, harga makanan pokok serta beberapa produk naik dua kali lipat. Kondisi diperparah dengan semakin melemahnya mata uang Sudan Pound terhadap Dollar Amerika Serikat.
Bank Sentral Sudan dalam tahun ini sudah dua kali mendevaluasi Pound. Kebijakan tersebut menyebabkan negara semakin sulit mengimpor pasokan penting seperti gandum yang merupakan bahan baku utama pembuat makan pokok warga Sudan, roti.
Naiknya harga roti memicu demo besar di Sudan pada Januari lalu. Kenaikan harga disebabkan pemerintah memutuskan mencabut subsidi roti.
Ekonomi Sudan memburuk usai Sudan Selatan memisahkan diri dan menjadi merdeka pada 2011 lalu. Sudan Selatan mengambil tiga perempat cadangan dan sumber minyak yang dimiliki Sudan.
Pada April lalu, Menteri Luar Negeri Sudan Ibrahim Ghandour menyatakan parlemen sudah tidak lagi mampu membayar gaji aparat sipil negara, dikarenakan kekurangan dana. Setelah pengumuman tersebut Ghandour langsung dipecat oleh Al-Bashir. [kumparan]