GELORA.CO - Ketua DPP PDIP Hamka Haq mengatakan, rekomendasi memilih capres-cawapres yang akan dikeluarkan dalam Ijtima Ulama tidak mewakili semua Ulama di Indonesia. Pernyataan tersebut menanggapi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) yang akan menggelar Ijtima Ulama II pada Ahad (16/9) mendatang.
"Sebenarnya yang berhak atas nama ulama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini tidak dapat dikatakan sebagai Ijtima Ulama karena hanya sebagian Ulama," kata Hamka saat dihubungi, Jumat (14/9) malam.
Ulama, lanjut dia, merupakan tokoh dalam masyarakat. Ia memegang tanggung jawab secara moral untuk membina umat Islam secara luas. PDIP meminta agar GNPF menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ijtima Ulama adalah salah satu saran atau rekomendasi kepada masyarakat. Ijtima Ulama bukan digelar atas nama MUI.
Hamka menilai, bagi masyarakat yang jeli kemungkinan tidak akan tertarik dengan keputusan dalam Ijtima Ulama karena bukan diselenggarakan oleh MUI. "Apakah ini sudah mencerminkan seluruh Ulama? Di Indonesia ada warga 90 juta warga NU dan 60 juta warga Muhammadiyah," ucapnya.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, dirinya justru khawatir pasca Ijtima Ulama II bakal digelar ijtima atau forum serupa dengan nama yang lain. Yang, tujuannya untuk memberi dukungan kepada pasangan calon. Sebab, saat ini sedang ramai perihal dukung-mendukung.
"Ini sah saja dalam demokrasi. Yang penting semua dilakukan dengan rukun, tertib dan tidak saling mengklaim," jelasnya.
Ia menilai, justru saat ini lebih banyak barisan ulama yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin. Sebab, Jokowi juga dikenal oleh berbagai organisasi kemasyarakatan berbasis keislaman sepeti Muhammadiyah dan NU. [rol]