GELORA.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres/Cawapres) Pemilu 2019 pada 20 September 2018.
Pun kemudian akan dilanjutkan dengan masa kampanye Pilpres yang berlangsung sekitar enam bulan yaitu dimulai pada 23 September 2018-13 April 2019.
Anggota DPD RI, Fahira Idris ada gelagat dari pihak tertentu yang terus menjadikan kebhinekaan sebagai ‘dagangan’ kampanye.
Pihak itu, sambung dia, menuding yang berseberangan tidak menghargai kebhinekaan, kemudian dilabeli radikal, tidak nasionalis, bahkan distigma anti pancasila.
"Padahal kebhinekaan adalah fakta di negeri ini dan sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa ini lewat persatuan," ujar senator asal DKI Jakarta ini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (12/9).
Menurut Fahira, jika nanti pada masa kampanye ada pasangan capres/cawapres atau tim kampanyenya yang mengusung tema sentral kampanye di luar ekonomi artinya mereka tidak paham apa prioritas yang harus segera diselesaikan oleh bangsa ini.
“Persatuan kita akan semakin kuat jika keadilan ekonomi tercipta di negeri. Caranya, pulihkan kembali ekonomi bangsa ini. Hentikan kebergantungan ekonomi kita terhadap barang impor terutama pangan dan energi yang sangat besar serta segera stabilkan harga-harga bahan pokok. Jadi tidak nyambung jual isu soal kebhinekaan sementara ekonomi terpuruk. Saya harap ini jadi perhatian pasangan capres/cawapres dan tim kampanyenya,” pungkasnya. [rmol]