logo

9 September 2018

Perwakilan Gabungan Ormas Islam Sumbar Menuntut Jokowi Mundur

Perwakilan Gabungan Ormas Islam Sumbar Menuntut Jokowi Mundur


GELORA.CO - Tanggal 7 September 2018 hari Jum'at telah berlangsung Audiensi (penyampain aspirasi) gabungan ormas Islam Sumtera Barat Forum Masyarakat Minangkabau (FMM Sumbar) sebanyak lebih kurang 35 orang dipimpin Ketua MTKAAM Sumbar Dr Irfianda Abidin, SE, MBA di DPRD Propinsi Sumbar Jl. Khatib Sulaiman no 87 Padang.

A. Inti audiensi FMM Sumbar dengan juru bicara Ustadz Jell fathullah, Lc perihal Tuntutan Mundur Presiden RI, diterima Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumbar Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si, dari Partai PAN, dan Kabid Humas DPRD Sumbar Riswadi di Ruang Khusus I DPRD Lantai 2 Gedung DPRD Propinsi Sumbar Jalan Khatib Sulaiman No. 87. Kec. Padang Utara Kota Padang.

B. Perwakilan ormas Islam Sumbar tergabung FMM Sumbar hadir dalam kegiatan tersebut :

1. Dr. H. Irfianda Abidin Dt Penghulu Basa Ketua KPSI, MTKAAM,Wakil Ketua FMM Wil.Sumbar.
2. Drs. Ibnu Aqil D. Ghani Ketua Paga Nagari Sumbar, Wakil Ketua FMM Wil. Sumbar
3. Alfandi khadir Sekjend MTKAAM Sumbar
4. Aswin dt Rajo malano Kep. Suku Melayu MTKAAM Sumbar
5. Indra Jaya dari FMM (Forum Masyarakat Minangkabau)
6. Aniffuddin dari FMM (Bukittinggi)
7. Buya Agus Salim dari FMM (Solok)
8. Abu Huda wal Ketua Majelis muahidin Sumbar
9. Bpk Munzir sekretari FMM
10. Khairul Azmi dari FPI Sumbar
11.Mirzal Amir dari FMM
12. Indra Yusriadi dari FMM
13. Sdri. Renti Samsumarini dari Bundo kanduang MTKAAM
14.Reza Irham dari KPSI (Komite penegak Syariat Islam)
15. Sdri. Nurtzali dari Pengusaha Minang
16. Ustadz. Yum dari Majelis Tazkiyah Sumbar
17. M. Adhaamil dari Kualisi masyarakat Anti hutang Luar Negeri
18. Ustadz Zulfahmi dari KPSI
19. Faishl Amir dari Majelis Mujahidin Sumbar
20. Lucky Abdul hayyi dari Relawan Bambu Runcing, Wakil Sekjen MMI Sumbar.
21. Ust Jell Fatullah , Lc ketua GNPF – Ulama Sumbar/Wakil Amir Pusat MMI
22. Jonnedi dari FPI Sumbar
23. Herman dari FPI Sumbar
24. Gusnik Adi Putra dari Tazkiyah Sumbar
25. Abu Huzeafah dari Tazkiyah Sumbar
26. oemar Abbas dari Tazkiyah Sumbar
27. Abu Rasyid dari MMI Bukittinggi
28. Abu Rezadari MMI Bukittinggi
29. Andre dari MMI Bukittinggi
30.Abu Iman dari PSAUN
31. Sutan Mangkuto dari MMI Sumbar.
32. Ketua MMI Sumbar Ust Kamrianto.

C. Adapun inti pembicaraan dalam kegiatan audiensi tersebut sbb :

1. Ketua MTKAAM Sumbar Dr Irfianda Abidin menyampaikan bahwa kedatangan kami hanya menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat untuk meminta presiden RI mundur karena banyak permasalahan bangsa yang tidak dapat diselesaikan.

2. Ustadz Jell fathullah, Lc menyampaikan :

a. Kedatangan perwakilan Ormas yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Minangkabau ke DPRD Sumbar adalah sebagai bentuk rasa ingin menjaga kondusifnya khususnya wilayah Sumbar dan hal ini merupakan murni pernyataan dari masyarakat minangkabau yang tidak ada kaitannya dengan unsur politik sedikitpun, hal ini muncul atau terjadi karena adanya rasa kekuatiran melihat keadaan bangsa indonesia yang dinilai sudah mengarah tidak lagi kondusif, hal ini dapat dilihat dengan perkembangan situasi saat ini, yang mana kndisi tersebut menunjukan ketidak-mampuan presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo dalam menangani persalan persoalan yang ada di NKRI tercinta ini.

b. Jadi berdasarkan kondisi tersebut maka kami atas nama masyarakat Minangkabau meminta Bapak Ir. Joko Widodo untuk mundur sebagai Presiden RI secara terhormat, namun proses selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada DPR dan MPR RI.

3. Khairul Azmi dari FPI Sumbar, dalam penyampainnya :

a. Sangat merasa kecewa dengan adanya tenaga asing terutama yang datang dari China sebab masih banyak anak-anak Indonesia yang menganggur sementara mereka juga punya skill dan ijazah, bahkan alasan tersebut terjadi berdasarkan penyampaian Bapak Luhut Binsar Penjaitan karena Indonesia kurang tenaga ahli, dalam hal ini saya nyatakan itu hanya sebagai alasan saja, sebab saya pribadi dan rekan saya se-provinsi pernah bertahun-tahun bekerja di USA yang hanya tamatan D3 di gaji 4000 US Dolar/bulan sdangkan tenaga kerja China yang tamatan S1 hanya di gaji 2500 US Dolar/bulan begitulah perbandingan nilai kepecayaan dengan tenaga kerja Indonesia dengan china.

b. Bahkan saat ini pemerintah terkesan tidak pro ke rakyat, contoh di saat panen raya beras eh malahan pemerintah impor beras, dan impor garam padahal kita negara maritim.

4. Alfandi khadir Sekjend MTKAAM Sumbar, dalam penyampainya :

a. Saat ini kehidupan ekonomi bagi para petani sangat sulit, karena petani saat ini mendapatkan pupuk sangat sulit, harga beli pupuk tidak stabil dan setelah panen petani kesulitan untuk melakukan penjualan /pemasaran, hal ini sangat dirasakan oleh para petani dan tentunya sangat berpengaruh dengan kebutuhan pangan rakyat.

b. Sampai saat ini ada sekitar 4000 Ha tanah Ulayat yang diserobot pemerintah dijadikan perkebunan yang ± 80% bukan punya rakyat indonesa.

5. Aniffuddin dari FMM (Bukittinggi), dalam penyampaiannya :

a. seharusnya presiden saat ini mengundurkan diri karena sudah secara sah sudah mencalonkan diri sebagai presiden seperti yang dilakukan oleh Wakil Gubenur jakarta hal ini berdasarkan UU pemilu yang ada.

b. Polisi adalah alat negara sebagai penegak UU yang ada di NKRI, dan tidak boleh menjadi alat penguasa politik, yang terjadi pada saat ini terkesan bahwa polisi tidak amanah dengan tugas yang dibebankan oleh NKRI di pundaknya, terkesan jauh dari berbuat adil dan jauh berbuat demi menjaga NKRI tercinta ini

6. Drs. Ibnu Aqil D. Ghani Ketua Paga Nagari Sumbar, Wakil Ketua FMM Wil. Sumbar, dalam penyampainnya :

a. Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim namun dinilai saat ini, masyarakat yang mayoritas pula yang tidak merasakan kenyamanan hidup di NKRI ini, tandanya adanya kesalahan dalam berdemokrasi, dan bahkan seperti tidak adanya keadilan terhadap umat Islam.

b. Kami rakyat minang menolak Islam Nusantara dan menolak aturan penggunan alat pengeras di masjid-masjid yang ada di Sumbar, serta kami merasa tidak mau kehidupan adat istiadat Minang digaduh dari orang-orang luar, Minang sangat menghargai pendatang dari golongan mana pun asalkan mereka tidak membuat kegaduhan di Bumi Minang.

7. Adapun beberapa Poin Persoalan persoalan yang dianggap Bapak Joko Widodo Presiden RI tidak mampu menyelesaikannya/menangani adalah :

a. Melemahnya nilai tukar rupiah hingga melewati nilai Rp. 15.000,-/US Dollar, menunjukan pemerintah telah gagal menjaga stabilitas ekonomi Negara.
b. Hutang luar negeri yang semakin meroket.
c. Janji kampanye Jokowi-JK tahun 2014 masih banyak yang belum terpenuhi.
d. Tidak mampu menangani kasus kejahatan OPM di Papua.
e. Pemerintahan Jokowi memberi ruang dan peluang kepada asing untuk mendominasi aset aset negara, termasuk ijin yaang diberikan untuk menguasai sumber sumber agraria.
f. Sepuluh juta lapangan kerja belum terpenuhi secara signifikan, namun TKA justru semakin banyak di Indonesia sementara pengangguran anak bangsa semakin meningkat.
g. Kondisi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi semakin tajam.
h. Pembangunan infrastruktur yang menimbulkan masalah dengan jumlah anggaran sangat besar termasuk menggunakan dana pinjaman asing. Bahkan dibeberapa daerah terjadi kerusakan bangunan infrastruktur yang dibangun, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan barang. Pada kenyataanya infrastruktur di desa belum menunjukkan adanya upaya pengentasan kemiskinan seperti yang diharapkan.
i. Kenaikan harga BBM, pajak, bahan pangan dan lain sebagainya disaat ekonomi rakyat yang semakin sulit.
j. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang nyata nyata memberatkan rakyat.
k. Impor bahan pokok, pertanian dan lain lain sementara produk lokal tidak dimaksimalkan.
l. Lemahnya penegakan hukum yang belum mampu mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia.
m. Perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang masih tebang pilih, seperti terjadinya persekusi terhadap para aktivis dan ulama, hal ini sangat mencederai demokrasi.
o. Munculnya gesekan sosial dan kejahatan yang semakin mengkhawatirkan sehingga masyarakat merasa tidak aman.
p. Tidak bijak merespon derita anak bangsa, seperti tidak menjadikan bencana gempa lombok berstatus bencana nasional dll.
q. Kebijakan kebijakan yang merugikan agama Islam seperti, pengesahan agama Yahudi di Indonesia LGBT, aturan toa masjid dll.

8. Adapun tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumbar Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si menyampaikan :

a. Mengucapkan terimakasih atas apa yang dilakukan oleh perwakilan ormas yakni telah melakukan tindakan yang mengambil jalan penyampaianaspirasi secara musyawarah dengan tidak dengan melakukan aksi unjuk rasa atau dengan aksi aksi lain yang dinilai dapat membutat kegaduhan.

b. Membaca tuntutan dengan dasar poin pin permasalaan yang ada dinilai ada nilai nilai kebenarannya dari poin-poin tersebut, namun meminta agar data-data yang disampaikan secara lisan terkait dngan penguasaan lahan rakyat oleh pemerintahan mohon diberikan data yang akurat dan, juga meninjau kembali UU pemilu tentang keharusan presiden RI mndur dari jabatan jika kembali mencalonkan diri untuk periode brikutnya agar tidak mengurangi dari apa yang menjadi tuntutan aspirasi dari masyarakat.

c. Pihak DPRD Sumbar akan menyalurkan aspirasi masyarakat Sumbar yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Minangkabau, serta akan dilanjutkan kepada pimpinan DPRD Sumbar selanjutnya secara berjenjang ke pemerintahan pusat. [repelita]

Video:




A post shared by sang_juang (@s4ng_ju4ng) on

Loading...
loading...